Iniriau.com, JAKARTA –Ancaman Bupati Meranti, Muhammad Adil bahwa Meranti siap angkat senjata dan minta dilepas ke Malaysia karena dana bagi hasil (DBH) yang didapat sangat kecil di hadapan sejumlah pejabat pusat baru-baru ini di Pekanbaru, sepertinya bakal berbuntut panjang.
Pengamat Pertahanan Keamanan dan Intelijen Susaningtyas Kertopati dan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, ucapan Aidil sudah menjurus pada kedaulatan RI dan bisa menjurus ke makar.
"Hati-hati kalau berbicara, jika sudah menjurus pada kedaulatan RI dikuatirkan bisa masuk perbuatan makar. Apa lagi diucapkan oleh seorang kepala daerah yang juga pejabat publik," ujar Sahroni.
Dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12) tersebut hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, para kepala daerah serta Gubernur Riau Syamsuar.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid menyayangkan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti M Adil yang menyebut Kemenkeu berisi setan dan iblis. Meski begitu, Wahid meminta agar seluruh daerah penghasil sumber daya alam kompak untuk memperjuangkan DBH.
"Saya menyayangkan seorang kepala daerah melontarkan pernyataan yang tidak etis untuk mengungkapkan kekecewaan. Apa lagi di forum resmi seperti ini," kata Abdul Wahid, Rabu (14/12).
Wahid memahami rasa kekecewaan Bupati Meranti terhadap dana bagi hasil minyak dan gas yang kurang adil. Namun ada etika komunikasi yang harus tetap dijaga.
Video saat Adil marah karena merasa BDH untuk daerahnya kecil, padahal hasil tambang minyak di daerahnya naik viral di medsos.
"Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," ucapnya, saat itu.
Karena ulahnya itu, Adil, mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kabarnya Adil dipanggil menghadap Tito dan jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lainnya Senin (12/12) lalu. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut, Adil telah menimbulkan kegaduhan. Padahal, persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan baik-baik.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).
Tidak Kali Ini Saja
Ucapan dan perbuatan "nyeleneh" Bupati Meranti, Adil ini tidak kali ini saja dilakukannya. Pernah saat kunjungan Anggota DPD RI Intsiawaty Ayus (IA) ke Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu, Adil juga mengeluarkan stetmen yang membuat IA kecewa hingga meninggalkan acara.
Hal yang sama juga ditunjukkan Adil saat Gubri Syamsuar berkunjung ke Desa Bagan Melibur, Meranti, Oktober lalu. Adil menolak kedatangan gubri dengan tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Bahkan saat rakor bupati/walikota di Pekanbaru, Bupati Adil diduga menghasut camat hingga lurah untuk absen di rakor yang dihadiri Mendagri tersebut. Adil juga sempat mengatakan Gubri Syamsuar pikun, sehingga hal itu menjadi topik pembahasan yang hangat di masyarakat dan kalangan tokoh Riau.
Banyak yang menyayangkan sikap dan pernyataan mantan anggota DPRD Riau tersebut, karena dianggap tidak menghormati gubernur yang bisa disebut sebagai atasan bupati.**
.jpeg)