Iniriau.com, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan kegiatan reses, Senin (03/10). Dewan berharap, aspirasi dominan yang disampaikan warga bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemko Pekanbaru.
Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru - Ginda Burnama, didampingi oleh Nofrizal dan Tengku Azwendi Fajri. Sementara itu, dari kalangan eksekutif dihadiri oleh Sekdako Pekanbaru - Muhammad Jamil serta sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemko Pekanbaru.
Kegiatan reses tersebut, telah berlangsung pada tanggal 25-29 Juli 2022 lalu. Dimana, masing-masing anggota DPRD Pekanbaru melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan baik melalui kegiatan dialog maupun kunjung langsung ke masyarakat.
Masing-masing juru bicara dari setiap daerah pemilihan, menyampaikan laporan reses secara bergantian. Juru bicara daerah pemilihan I (Kecamatan Lima Puluh, Sukajadi dan Pekanbaru Kota), Victor Parulian menyebutkan, ada ratusan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun ada beberapa aspirasi dominan
"Dari ratusan aspirasi yang disampaikan adalah persoalan infrastruktur jalan, perbaikan drainase dan gorong-gorong, air bersih, bantuan beasiswa, lampu jalan dan pengurusan administrasi pendudukan, kartu KIS dan Jamkesda serta bantuan modal usaha dan masalah persampahan," ucap Victor.
Juru bicara daerah pemilihan II (Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur), Krismat Hutagalung mengatakan, dalam pelaksanaan reses yang dilaksanakan ada sejumlah aspirasi dominan yang disampaikan.
"Mempermudah pengurusan admnistrasi kependudukan, KIS, Jamkesda, bantuan modal usaha, persampahan, infrastruktur jalan dan jembatan serta drainase serta rumah layak huni. Masyarakat juga meminta pemerintah, agar menyiapkan akses pendidikan yang murah dan berkualitas. Masyarakat juga meminta, agar Pemko Pekanbaru membuat lampu jalan. Pak Sekda, kalau masih bisa sistim e-pokir untuk dibuka, tolong dibuka. Agar aspirasi yang disampaikan masyarakat, bisa ditambahkan ke dalam sistem," sebut Krismat
Sementara itu, juru bicara daerah pemilihan III (Kecamatan Sail, Kulim dan Tenayan Raya), Zulfhami mengungkapkan, aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat dilampirkan dalam laporan reses anggota DPRD Pekanbaru daerah pemilihan III.
Juru bicara daerah pemilihan IV (Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai), Indra Sukma mengatakan, DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dalam membangun daerah, melalui kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat.
"Ada beberapa aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat, diantaranya infrastruktur jalan,.jembatan, drainase, sumur bor, RLH, pengurusan administrasi pendudukan, KIS, KIP dan Jamkesda. Kemudahan dalam mengakses bantuan modal usah dan infrastruktur pendidikan, lampu jalan dan penanganan banjir serta persoalan sampah. Semoga aspirasi yang disampaikan, bisa dimasukkan dalam kegiatan Musrenbang Kota Pekanbaru serta dijadikan sebagai bahan acuan bagi pembangunan Pekanbaru ke depan," ucap Indra Sukma.
Sedangkan juru bicara daerah pemilihan V (Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani), Roni Pasla mengatakan, secara umum aspirasi warga di daerah pemilihan V hampir sama dengan yang disampaikan warga di daerah lain.
"Semoga, aspirasi yang disampaikan warga bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru," sebut Roni Pasla.
Terakhir, juru bicara daerah pemilihan VI (Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan), Suherman menyebutkan, pada umumnya masyarakat menyampaikan persoalan kesejateran sosial dan pendidikan.
"Adapun jumlah aspirasi yang disampaikan sebanyak 218 usulan, semuanya kami lampirkan dalam laporan reses dan tidak dibacakan satu per satu," sebut Suherman.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama mengungkapkan, pihak DPRD Pekanbaru telah menyampaikan seluruh aspirasi yang diserap dari masyarakat. Dimana, kesejahteraan sosial dan program bantuan modal usaha menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
"Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, poin yang paling dominan yakni stimulus bantuan modal usaha pasca pandemi Covid-19 serta masalah infrastruktur. Tentunya kami sudah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemko Pekanbaru, semoga ini bisa ditindaklanjuti agar pelaku usaha kita bisa terbantu dengan adanya program bantuan modal usaha atau stimulus dari pemerintah," ucap Ginda kepada Iniriau.com, Senin (03/10).
Sekdako Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan, hasil reses yang disampaikan oleh DPRD Pekanbaru nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru. Bahkan, aspirasi masyarakat tersebut tetapi akan diperjuangkan dalam APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 nanti.
"Jadikan hasil reses ini menjadi catatan pemerintah, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran 2023. Fokusnya masih kepada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan bantuan modal usaha," pungkas Jamil.
Berdasarkan agenda rapat paripurna, seharusnya dilakukan laporan panitia khusus terhadap revisi Ranperda nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepada BUMD dan Badan Usaha lainnya. Namun agenda tersebut batal dilaksanakan, karena belum selesai dilakukan verifikasi oleh Gubernur Riau.**
