JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu lagi-lagi menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial di RUU. Ketua Pansus Lukman Edy yang juga anggota DPR asal Riau berjanji RUU akan menuntaskan dan diparipurnakan tanggal 20 Juli 2017 mendatang.
"Pansus sepakat paripurna 20 Juli. Dan tanggal 10 Juli pengambilan keputusan tingkat satu," kata Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/17).
Calon Gubernur Riau 2018 mendatang tersebut mengatakan, Pansus akan terus berupaya mengambil jalan musyawarah mufakat untuk lima isu tersebut, bukan dengan voting. Wakil Ketua Komisi II DPR itu yakin musyawarah mufakat bisa dicapai.
"Kami akan menempuh jalur musyawarah mufakat sampai titik darah penghabisan," ungkap politisi PKB tersebut.
Seperti diketahui, terdapat lima isu krusial yang belum juga diputuskan Pansus RUU Pemilu. Lima isu itu adalah sistem pemilu, sistem penghitungan suara, alokasi kursi per dapil, ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.
Untuk alokasi kursi per dapil, Riau sendiri mendapat tambahan dua kursi pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Dimana saat ini jumlah kursi anggota DPR asal Riau adalah 11 anggota DPR, dan nantinya akan menjadi 13 anggota DPR tahun 2019. (riauterkini.com)
20 Juli, RUU Pemilu Akan Dituntaskan
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Anggota DPR asal Riau yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Di Simposium SMSI, Prof Albertus Soroti Dampak Ongkos Politik Pilkada Langsung
Jumat, 16 Januari 2026 - 10:31:00 Wib Nasional
KPK Naikkan Status Yaqut ke Tersangka Kasus Kuota Haji 2023–2024
Jumat, 09 Januari 2026 - 17:19:51 Wib Nasional
Kemenhut Bantah Penggeledahan, Kejagung Verifikasi Data Hutan
Kamis, 08 Januari 2026 - 22:24:17 Wib Nasional
PP 42/2025 Naikkan Tunjangan Hakim, Ketua PT Capai Rp110,5 Juta per Bulan
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:20:04 Wib Nasional