Iniriau.com, PEKANBARU - Pengamat politik Universitas Riau Saiman Pakpahan meminta pemerintah menunda pelaksanaam pilkada serentak pada 9 desember mendatang. Penundaan pilkada menurutnya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, ditengah pandemi covid-19 yang telah menelan ribuan jiwa penduduk Indonesia dan tenaga medis.
"Demi kemanusiaan, pilkada harus ditunda. KPU harus segera mengambil sikap. Jangan tunggu proses pilkada sudah berjalan, kemudian buru-buru dibatalkan karena seuatu yang tidak diinginkan terjadi, padahal itu bisa dicegah jauh-jauh hari," ujar Saiman, Ahad (20/9).
Menurut Saiman, ditengah kondisi yang memprihatinkan ini, partai politk harus bisa menarik ego politik elektoral dan kekuasaan, agar lebih mengutamakan masalah kemanusiaan, daripada hasrat kekuasaan.
"Pilkada inikan pesta poranya partai politik yang dibungkus dengan pesta rakyat atau demokrasi, untuk kepentingan para elit yang ingin berkuasa. Tetapi menyelamatkan banyak kehidupan orang, saya rasa lebih bermartabat," tukuknya.
Lebih jauh Saiman mengajak berbagai pihak menghitung-hitung hal yg lebih urgen ditengah situasi ini, mengejarkan rotasi kekuasaan, ataukah ngurusin pandemi yang sudah menelan ribuan jiwa secara nasional, dan hampir 100 orang di Riau.
"Penularan covid-19 semakin agresif. Ribuan nyawa melayang. Di Riau hampir 100 orang meninggal akibat covid ini, apakah akan kita tambah lagi jumlahnya? Sudah lupa kalau pada pemilu lalu ada 700-an petugas KPPS yang meninggal? Haruskah ada korban lagi?," Saiman mempertanyakan.
Lanjutnya, pilkada menurut Saiman secara substantif adalah tawaran gagasan calon yang dalam kultur politik negri ini selalu dilakukan dengan cara-cara kolosal, dan ini sangat bersiko terhadap munculnya kelompok penularan atau klaster baru. Padahal, pilkada bisa dilaksanakan kapan saja. Bisa ditunda kapanpun.
Disisi lain, masyarakat saat ini sedang hidup dibawah tekanan dan ancaman ketakutan akibat pandemi ini. Masih dipressure lagi oleh masalah ekonomi yang kian morat-marit. Lalu, apa KPU tidak mampu membaca keadaan empirik masyarakat, negara dan covid ini?
"Jangan sampai ada asumsi pilkada sengaja dipaksakan untuk tujuan membelanjakan uang rakyat semata. Atau, untuk memenuhi tuntutan atau tekanan kepentingan rezim partai yang berkuasa.
Saiman mengungkapkan, energi pemerintah daerah saat ini sedag tercurah untuk menangani covid-19 . Beban covid ini sudah sangat berat, tapi masih harus disibukkan lagi oleh urusan pilkada, kata dosen Universitas Riau ini.
"Mestinya pemerintah daerah itu didukung secara politis baik oleh DPRD di legislatif, partai politik, politisi dan KPU, agar kerja mereka dalam mengatasi tragedi kemanusiaan ini dipermudah, bukan malah dipecah konsentrasinya, " sindir pria asal Sumatera Utara ini mengakhiri.**
.jpeg)
