JAKARTA - Aksi Tamasya Al Maidah ramai direncanakan beberapa waktu sebelum pencoblosan pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua digelar, Rabu (19/4/2017).
Adapun aksi tersebut bakal melibatkan ribuan umat Islam dari luar Jakarta untuk datang dan memantau proses pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara. Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyatakan bahwa tidak ada pengerahan massa dari luar Jakarta untuk mengawasi jalannya pemungutan suara.
Sebab, kata Tito, sejumlah Kapolda yang berbatasan dengan wilayah Ibukota sudah melakukan antisipasi pengerahan massa. "Jadi, tidak ada. Sudah kami cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, kapolresnya juga begitu, Kapolres Bogor, Tangerang tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Meski begitu, imbuhnya, mereka tetap waspada akan adanya potensi pergerakan massa ke Jakarta sehingga dia memerintahkan Kapolda yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Ibukota untuk terus melakukan pemantauan. "Dan Polda ini juga tetap waspada dan saya sudah perintah ada kepentingankan kepada Kapolda di Jawa dan sebagian Sumatera untuk melakukan lokalisir masyarakat yang Pilkada di Jakarta," tutur mantan Kapolda Papua itu. (elf)
Sumber: JPG/riaupos.co
PILGUB DKI 2017
Tito Pastikan Pengerahan Massa dari Luar Jakarta Batal Terlaksana
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Di Simposium SMSI, Prof Albertus Soroti Dampak Ongkos Politik Pilkada Langsung
Jumat, 16 Januari 2026 - 10:31:00 Wib Nasional
KPK Naikkan Status Yaqut ke Tersangka Kasus Kuota Haji 2023–2024
Jumat, 09 Januari 2026 - 17:19:51 Wib Nasional
Kemenhut Bantah Penggeledahan, Kejagung Verifikasi Data Hutan
Kamis, 08 Januari 2026 - 22:24:17 Wib Nasional
PP 42/2025 Naikkan Tunjangan Hakim, Ketua PT Capai Rp110,5 Juta per Bulan
Kamis, 08 Januari 2026 - 13:20:04 Wib Nasional