.jpg)
Iniriau.com, PEKANBARU - Usai menggelar rapat dengan pendapat atau hearing bersama Pemko Pekanbaru, Tim Pansus Ranperda Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT) dan kantor PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT SPP), Selasa (07/01) siang. Kunjungan tersebut bertujuan, untuk mengetahui secara pasti dimana lokasi dan keberadaan lahan seluas 226 hektare yang nantinya akan dikelola oleh PT SPP agar tak kecolongan atau bermasalah dikemudian hari.
Selain Tim Pansus Ranperda Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru, kunjungan lapangan kali ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru - Hamdani serta Wakil Ketua DPRD Pekanbaru - Tengku Azwendi Fajri. Kunlap perdana yang dilakukan oleh Tim Pansus Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru tersebut, juga didampingi oleh Kadis Perindag Pekanbaru - Ingot Ahmad Hutasuhut dan Direktur PT SPP - Heri Susanto Abbas.
Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengatakan, selain melakukan pembahasan secara rinci terhadap Ranperda Penyertaan Modal, Tim Pansus juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan secara langsung. Nantinya, hasil kunlap akan dilaporkan oleh Tim Pansus kepada Pemko Pekanbaru agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan ranperda.
Sementara itu, Direktur PT SPP - Heri Susanto Abbas, usai kunjungan menjelaskan, bahwa lahan KIT yang nantinya akan dikelola berjumlah seluas 226 hektare dan akan terus dikembangkan menjadi 3.000 hektare. Heri berharap, agar perda ini segera disetujui DPRD Pekanbaru sehingga pihaknya bisa melangkah ke rencana kerja berikutnya.
Wakil Ketua Pansus Ranperda Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru, Mulyadi menyebutkan, selain melakukan kunlap ke KIT juga dilakukan kunjungan ke kantor PT SPP. Hal ini bertujuan, untuk menepis isu miring tentang kinerja PT SPP yang selama ini dinilai merugi ketika mengelola Bus Trans Metro Pekanbaru.
Rencananya, pengesahan Ranperda Penyertaan Modal menjadi Perda akan dilakukan DPRD Pekanbaru pada akhir bulan Januari nanti. Namun tidak menutup kemungkinan, pengesahan juga bisa diundur pada bulan Februari nanti, jika pembahasan yang dilakukan tim pansus menemukan kendala. (*)
