iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong penambahan alokasi program bantuan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian layak. Upaya ini dilakukan melalui percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penguatan pembiayaan rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan percepatan program perumahan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, dan pengembang.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi percepatan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
Menurut SF, koordinasi terus dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Pemprov Riau juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat penyaluran bantuan.
"Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS," ujar SF.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan perbaikan rumah. Akses terhadap pembiayaan kepemilikan rumah juga perlu diperluas melalui dukungan perbankan dan pengembang.
Karena itu, Pemprov Riau berharap alokasi program perumahan dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak warga di daerah.
"Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menuntaskan program yang masih berjalan.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala dan penyelesaian pekerjaan dapat dipercepat.
"Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda," kata Didyk.
Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau. Menurutnya, persiapan program untuk tahun 2027 perlu dimulai sejak tahap pengusulan, terutama dalam memastikan kelengkapan data dan dokumen calon penerima bantuan.
Kesiapan tersebut dinilai penting untuk memperlancar proses verifikasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pada tahun mendatang.
"Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan," tutupnya.**