iniriau.com, PEKANBARU — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintahan se-Riau.
Dorongan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap pengelolaan APBKam Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam materi aksi SEMMI Riau sebelumnya, disebut terdapat Rp631.234.025 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Rokan Hilir.
Ketua Umum PW SEMMI Riau Ikhram Mulya mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat lebih luas, terutama terkait efektivitas pengawasan internal dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
“Ketika ada temuan pemeriksaan, yang harus dilihat adalah tindak lanjutnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah sistem pengawasan mampu mencegah persoalan serupa terulang,” ujarnya.
SEMMI menegaskan sorotan tersebut bukan untuk menggeneralisasi ASN. Evaluasi justru dinilai penting agar aparatur yang bekerja profesional tetap mendapat kepercayaan, sementara setiap temuan dapat ditangani berdasarkan data dan aturan.
SEMMI juga meminta Inspektorat tidak hanya berhenti pada laporan pemeriksaan, tetapi memastikan rekomendasi hasil pengawasan benar-benar ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami ingin mendorong pemerintahan yang transparan, dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Jika ada persoalan, mari diuji dengan data dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
SEMMI Riau selanjutnya berencana mendorong kajian mengenai akuntabilitas, kinerja, pengawasan dan integritas ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.**