iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung proses pembentukan regulasi daerah yang akuntabel dengan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, meski berhalangan hadir secara langsung, tetap menginstruksikan jajaran untuk mengikuti seluruh rangkaian rapat sebagai bentuk dukungan terhadap proses legislasi di tingkat daerah.
"Kanwil Kemenkum Riau siap memberikan dukungan dari sisi harmonisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Rudy melalui keterangannya.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Riau itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD bersama unsur Pemerintah Provinsi Riau. Agenda utama membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, mulai dari realisasi pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, hingga laporan keuangan yang telah melalui proses audit sesuai regulasi.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai masukan disampaikan guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Riau juga menjadi bagian dari upaya memberikan pendampingan terhadap aspek yuridis dalam penyusunan regulasi daerah.
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran, forum paripurna juga menjadi wadah untuk menelaah efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menentukan sikap terhadap Ranperda yang diajukan.
Rudy berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kanwil Kemenkum Riau terus terjalin sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
Pembahasan Ranperda tersebut selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**