iniriau.com, PEKANBARU – Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau. Salah satunya melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talks 2026 yang digelar di Aula Ismail Saleh, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Riau” dan diikuti peserta dari berbagai instansi pemerintahan, kalangan akademisi, serta stakeholder terkait.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengatakan tantangan pembangunan daerah saat ini membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berbasis data.
Menurutnya, keberadaan analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap regulasi maupun program pemerintah disusun melalui proses kajian yang matang.
“Penyusunan kebijakan publik harus didukung data yang valid dan analisis yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rudy saat membuka kegiatan.
Ia menilai forum diskusi seperti Policy Talks 2026 menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan sekaligus membangun pola kerja yang lebih kolaboratif antarinstansi.
Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Riau juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas Riau. Kesepakatan itu difokuskan pada pengembangan riset, peningkatan kompetensi analis kebijakan, hingga penguatan kajian akademik dalam mendukung penyusunan regulasi daerah.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun arah pembangunan daerah.
Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan terkait tantangan kebijakan publik di era modern. Guru Besar Administrasi Publik Universitas Riau, Prof. Sujianto, menjelaskan pentingnya siklus kebijakan dan pendekatan analitis dalam menciptakan pemerintahan yang responsif.
Sementara Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, menyoroti peran strategis analis kebijakan dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas regulasi di daerah.
Diskusi yang dipandu Nurhasanah Harahap berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari peserta. Mereka membahas implementasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta tantangan penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia akademik dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Riau.**