iniriau.com, KAMPAR – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Kampar tahun 2026, Selasa (21/4/2026). Forum ini difokuskan untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing di wilayah Kabupaten Kampar.
Sejumlah unsur hadir dalam pertemuan tersebut, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan terkoordinasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menegaskan bahwa TIMPORA memiliki peran krusial dalam menghadapi dinamika mobilitas orang asing yang kian kompleks.
“Pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi agar potensi pelanggaran keimigrasian dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan, mengingat luas wilayah kerja serta beragamnya karakteristik daerah di Kampar. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kampar, Beny Irawan, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran TIMPORA.
Menurutnya, pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan. Dalam sesi pemaparan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Junior M. Sigalingging, menekankan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya sebatas pelayanan, tetapi juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum berbasis kebijakan selektif.
Ia menyebut sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, di antaranya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, pengungsi, pernikahan campuran, hingga pekerja migran nonprosedural.
Melalui rapat ini, diharapkan terbentuk koordinasi yang lebih solid dalam pertukaran data, deteksi dini, serta pengawasan terpadu. Upaya pencegahan juga diperkuat melalui edukasi publik, program desa binaan imigrasi, dan pelibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa.
Rapat berlangsung dinamis dengan sesi diskusi yang dimanfaatkan peserta untuk memperdalam koordinasi serta menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas wilayah dari potensi pelanggaran keimigrasian.**