iniriau.com, PEKANBARU – Kabar gembira bagi warga Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memperpanjang program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Desember 2025. Artinya, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan tambahan biaya keterlambatan.
Kebijakan ini merupakan inisiatif Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, keputusan perpanjangan diambil setelah melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap program serupa sebelumnya.
“Banyak warga yang memanfaatkan program ini tahun lalu. Melihat dampak positifnya, wali kota meminta agar kesempatan ini dibuka kembali hingga akhir 2025,” ujar Ingot.
Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho dan Markarius Anwar untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru Tengku Denny Muharpan menuturkan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai saluran pembayaran yang mudah diakses masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi menunda. Pembayaran PBB bisa dilakukan di berbagai platform digital seperti BRK Syariah, BNI, BJB, BCA, BRI, POSPAY, Tokopedia, Blibli, Dana, OVO, Gojek, dan Gopay,” jelasnya.
Bagi warga yang ingin bertransaksi langsung, Bapenda tetap membuka pelayanan di kantor UPT di setiap wilayah.
Denny menambahkan, seluruh pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan fasilitas umum.
“Kami pastikan pajak yang dibayarkan tidak hilang begitu saja. Semua akan kembali dalam bentuk pembangunan kota yang bisa dinikmati masyarakat luas,” pungkasnya.**