iniriau.com, BANDA ACEH — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Kamis, 26 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, dengan fokus menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun Anggaran 2024 yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kunjungan ini berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV, H. AA Ahmad Nawardi, S.Ag. (Jawa Timur), bersama Wakil Ketua Komite IV Arif Eka Saputra, S.Pi. (Riau), serta Darwati A. Gani, S.E. (Aceh) selaku Koordinator Tim Kunker. Hadir pula para anggota Komite IV dari berbagai daerah seperti Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn. (NTB), H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., Akt. (Kalsel), dan Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn. (Sulteng).
Menambah kekuatan representasi nasional, anggota dari wilayah timur Indonesia turut hadir, yakni Henock Puraro, S.Sos. (Papua), Rudy Tirtayana, S.E. (Papua Selatan), dan Nelson Wenda, S.T. (Papua Pegunungan).
Dalam sambutannya, Darwati A. Gani menyampaikan bahwa kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara DPD RI dan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Fokus utamanya adalah mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan menggali kendala yang dihadapi daerah dalam implementasinya.
“Kami ingin berdialog langsung dengan jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta BUMD guna mendapatkan informasi aktual dan mempercepat penyelesaian hambatan di lapangan,” ujar Darwati.
Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, menambahkan bahwa pertemuan yang semula dijadwalkan dalam dua sesi, akhirnya digabung menjadi satu rangkaian untuk meningkatkan efisiensi dan membangun kedekatan antarpeserta.
“Kami mendorong agar forum ini menjadi ruang strategis mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus mempercepat tindak lanjut atas temuan BPK bersama mitra kerja seperti BPKP dan lembaga pengawas lainnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan lintas sektor dengan prinsip transparansi dan orientasi pada pelayanan publik.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh daerah Indonesia.**