iniriau.com, JAKARTA — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak memiliki kedekatan pribadi dengan Harun Masiku, buron dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Hal ini disampaikan Hasto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dalam kesaksiannya, Hasto menyebut Harun mendaftar sebagai caleg PDIP untuk Pemilu 2019 dengan mengusulkan dua daerah pemilihan: Toraja (Sulawesi Selatan) dan Sumatera Selatan. Namun, DPP PDIP memutuskan menempatkan Harun di Dapil Sumsel 1 karena wilayah Toraja sudah diisi kader senior.
“Dalam rapat DPP, diputuskan Harun ditugaskan di Sumatera Selatan karena Toraja telah terisi kader-kader senior,” jelas Hasto.
Jaksa kemudian mempertanyakan alasan Harun, yang hanya kader biasa, bisa langsung menemui Sekjen saat mendaftar. Hasto menjawab bahwa Harun datang didampingi staf sekretariat dan menyebut nama seorang senior partai dari Sulawesi Selatan yang dihormati.
“Dia menyampaikan bahwa dirinya pernah aktif di Litbang pada tahun 2000, ikut menyusun AD/ART partai, dan menyebut nama tokoh senior yang sangat dihormati. Atas dasar itu, sekretariat mengantarnya ke saya,” jelas Hasto.
Hasto juga menegaskan tidak ada komunikasi atau konsultasi lanjutan dari Harun setelah keputusan penempatan di Sumsel ditetapkan.
“Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku. Keputusan penempatan caleg diambil secara kolektif dan demokratis oleh DPP,” tegasnya.
Dalam kasus ini, Hasto didakwa bersama sejumlah pihak, termasuk Harun Masiku, memberi suap sebesar Rp600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun bisa ditetapkan sebagai anggota DPR melalui skema PAW. Harun hingga kini masih buron, sementara beberapa pihak lain telah diproses hukum.**