iniriau.com, PEKANBARU - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Riau Kamis (28/7) mengadakan rapat dan sosialisasi tertib administrasi untuk mendukung percepatan restorasi gambut di Riau. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris DLHK Provinsi Riau Ir Setyo Widodo, Kepala Bidang Teknik (Kabitek) BKSDA Provinsi Riau Ir Mahfud Msi dan Kepala Sub Kelompok Kerja BRGM Riau Sarjoni Budi Subachi.
Tertib administrasi merupakan salah satu upaya mendukung percepatan restorasi gambut agar kawasan bisa segera dilegalkan dan memperoleh izin. Dengan begitu masyarakat khususnya petani dan perangkat desa bisa segera memberdayakan lahan gambut yang ada di sekitar dengan maksimal, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Restorasi ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut, karena itu kita terus melakukan upaya-upaya percepatan agar lahan bisa segera dimanfaatkan
masyarakat untuk berternak, bertani dan aktifitas ekonomi lain sebagainya," ujar Anggota DPD RI asal Riau, Dr Hj Intsiawati Ayus.
Dalam rapat percepatan restorasi ini juga dilakukan penandatangan kontrak swakelola, penyerahan SK hutan kemasyarakatan, serta bimtek keuangan, bimtek penyusunan RKT HKm serta verifikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola Tipe IV tahap pertama.
Menurut IA, perjuangan untuk masalah perizinan restorasi ini cukup panjang dan berliku, sejak lahirnya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 lalu.
"Kita sudah hampir tiga tahun berjuang untuk pemutihan areal gambut ini, dan waktu kita tinggal setahun lagi karena tugas tim restorasi akan berakhir tahun depan," jelas IA.
"Banyak hambatan dalam proses realisasi restorasi ini, termasuk kendala pandemi Covid-19, minat dan juga komitmen masyarakat yang cukup kurang untuk pemanfaatan lahan mereka sendiri," pungkasnya.
Menurut IA, perlu sosialisai dan edukasi lagi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya petani karet dan sawit agar bisa memanfaatkan lahan. Sebab Riau termasuk salah satu provinsi dengan peminat yang kurang akan program ini.
"Waktu sharing dengan ibu Siti Nurbaya, baru sekitar 6-10 persen lahan gambut yang dimanfaatkan, dari target 6.000 ha lahan yang ada," tutupnya.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan dihadiri sejumlah OPD terkait, serta para kades.**