iniriau.com, Pekanbaru - WALHI se Sumatra menyoroti kerusakan-kerusakan lingkungan hidup dan hutan Sumatera yang rusak selama beberapa dekade.
Menurut WALHI, Pulau Sumatera adalah lanskap purba yang mengalami kerusakan akibat tindakan penjarahan dalam empat periode yaitu, penjarahan pada masa kolonial, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi saat ini.
Kerusakan lingkungan hidup dan hutan Sumatera ini terjadi karena ekspansi industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang dipaksakan. Hal tersebut berimbas terjadinya bencana ekologis seperti yang terjadi baru-baru ini, dipenghujung tahun 2025.
"Pulau Sumatera adalah lanskap purba yang mengalami penjarahan selama empat periode, mulai dari zaman kolonial hingga era reformasi saat ini. Penjarahan ini membawa bencana ekologis di sejumlah provinsi di Sumatera." kata Eksekutif Nasional WALHI Umbu Wulang, Senin (25/5) di konferensi pers " Pulihkan Sumatera dari Bencana Ekologis" di Pekanbaru.
Pada akhir tahun 2025 bencana ekologis melanda Pulau Sumatera. Tiga provinsi terkena dampak langsung yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ketiga provinsi itu dilanda banjir dan longsor yang menelan korban jiwa sebanyak 1.207 dinyatakan meninggal dunia, 137 orang hilang, dan 1.565 orang masih mengungsi.
Bencana ekologis ini juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yaitu 183.751 rumah warga, 215 fasilitas kesehatan, 803 rumah ibadah rusak berat, dan 776 jalan di 54 kabupaten kota juga tidak bisa dilewati untuk beberapa bulan.
Oleh karena itu, WALHI Nasional dan Sembilan WALHI se Sumatera meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk benar-benar serius menangani kerusakan hutan dan lingkungan yang menyebabkan bencana ekologis.
"Kita meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi benar-benar serius menangani serius masalah kerusakan hutan dan lingkungan di Sumatra. Peristiwa bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera beberapa waktu lalu adalah salah contoh kerusakan lingkungan," jelas Direktur WALHI Riau Eko Yunanda, mengakhiri penjelasannya di hadapan awak media di Pekanbaru.
Para punggawa lingkungan hidup itu juga berharap kekayaan alam dan satwa langka Sumatera masih bisa dilihat langsung oleh generasi masa depan, bukan dalam bentuk kemasan cerita dongeng.**
