iniriau.com,PEKANBARU - Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli optimis
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2023 dapat berjalan atau direalisasikan pada petani. Pasalnya tahun lalu terkendala dengan salah satu syaratnya yaitu harus bebas dari kawasan gambut.
Namun berdasarkan informasi terbaru yang diterima Disbun Riau, salah satu syarat kebun yang akan dapat PSR harus bebas dari kawasan gambut akhirnya dicabut.
"Tahun ini kami optimis program PSR akan berjalan. Sebab salah satu syarat PSR yakni bebas dari kawasan gambut sudah dicabut," katanya.
Kabid Produksi Dinas Perkebunan Riau Vera Virgianti mengaku penambahan syarat baru yakni lahan yang yang akan diajukan mendapatkan program PSR harus berada di kawasan yang tidak dia lahan gambut cukup memberatkan.
Dengan adanya syarat tersebut, membuat para petani menjadi semakin sulit untuk mendapatkan program PSR. Sementara itu, untuk regulasi lainnya menurut Vera ada keringanan, yakni tidak perlu lagi verifikasi ditingkat provinsi, hanya sampai tingkat kabupaten/kota saja.
"Cuma persyaratannya ada ditambah, yang mengeluarkan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal di Riau lahan gambutnya cukup banyak, sehingga permohonannya tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.
Dijelaskan Vera, tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru.
"Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, di mana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," jelasnya.*"
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)