iniriau com, PEKANBARU – Komisi I DPRD Provinsi Riau meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau lebih cermat dalam menyusun program dan kebutuhan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027.
Pesan tersebut mengemuka saat Komisi I menggelar rapat kerja bersama Diskominfotik Riau dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Riau, Kamis (27/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Riau M. Amal Fathullah. Turut hadir anggota Komisi I M. Sumardany Zirnata, Hardianto dan Sunaryo. Sementara Diskominfotik Riau diwakili Kepala Diskominfotik Supriyadi bersama jajarannya.
Pembahasan tidak hanya menyangkut rencana belanja Diskominfotik untuk 2027. Komisi I juga mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi anggaran yang telah berjalan pada Tahun Anggaran 2026.
Sejumlah program menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Program tersebut mencakup transformasi digital, keterbukaan informasi publik serta pengembangan sistem statistik sektoral yang terintegrasi dan berbasis data.
Namun, di tengah kebutuhan pengembangan layanan digital, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian anggota dewan.
M. Sumardany Zirnata dan Hardianto mengingatkan agar rencana program dan kegiatan 2027 tidak dibuat terpisah dari kondisi fiskal daerah. Menurut mereka, penyusunan anggaran harus memperhitungkan kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Riau.
“Setiap program harus disusun dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai perencanaan tidak sejalan dengan kondisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” ujar Amal dalam pembahasan tersebut.
Amal juga menekankan bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat jelas bagi masyarakat.
“Yang paling penting, program yang disusun pemerintah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I juga mendorong agar pengembangan teknologi digital tetap menjadi bagian dari prioritas Diskominfotik. Salah satu yang mendapat perhatian adalah upaya memperluas akses internet sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh layanan dan informasi secara lebih mudah.
Meski demikian, pengembangan akses internet tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan teknologi. Komisi I meminta agar aspek teknis, efektivitas, legalitas dan kemampuan anggaran diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Pengembangan teknologi dan akses internet memang penting, tetapi harus dikaji secara matang. Kita perlu melihat aspek teknis, efektivitas, legalitas dan kemampuan anggarannya agar program tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan,” ujar Amal.
Komisi I menilai digitalisasi pemerintahan harus dibarengi dengan perencanaan yang realistis. Dengan begitu, program yang masuk dalam KUA-PPAS 2027 tidak sekadar memenuhi target kegiatan, tetapi juga memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain transformasi digital, penguatan keterbukaan informasi publik dan sistem statistik sektoral juga dinilai penting untuk mendukung pemerintahan berbasis data.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi I DPRD Riau meminta Diskominfotik menyusun program berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kemampuan APBD. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 2026 juga diharapkan menjadi bahan untuk memperbaiki perencanaan program pada 2027.**(Galeri)