iniriau.com, PEKANBARU — Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Pekanbaru, Ginda Burnama, meminta pemerintah daerah memastikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat peserta program Universal Health Coverage (UHC) terus berjalan.
Menurut Ginda, pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah saat ini baru terealisasi hingga Maret 2025. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar kepesertaan masyarakat melalui program UHC tetap terjamin.
Ia meminta pemerintah menghitung kemampuan keuangan daerah dan segera menuntaskan pembayaran untuk periode berikutnya.
“Kalau memang kondisi keuangan memungkinkan, kami berharap pembayaran BPJS bisa dilanjutkan untuk empat bulan ke depan. Ini merupakan program yang baik dan menyentuh masyarakat secara langsung,” ujar Ginda baru-baru ini.
Ginda menilai pembiayaan kepesertaan BPJS bagi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan akses terhadap layanan kesehatan.
Program UHC, lanjutnya, memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis tetapi memiliki keterbatasan dalam menanggung biaya kesehatan.
“Kami dari partai pemerintahan meminta agar persoalan ini menjadi perhatian dan pembayaran BPJS masyarakat dapat segera dilakukan,” katanya.
Ia berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin membaik. Dengan demikian, pembayaran iuran BPJS melalui program UHC dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak kembali mengalami keterlambatan.**(ADV)