iniriau.com, Pekanbaru - Pimpinan Anggota DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Riau Perubahan 2026, Kamis (24/9), di Pekanbaru.
Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar Kamis sore tersebut, dihadiri oleh 34 orang anggota dewan, jajaran forkopimda Riau, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran instansi vertikal dilingkungan Pemprov Riau
Dalam penyampaiannya, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi yang mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di rapat paripurna menyampaikan pada APBD Riau Perubahan 2026 ini, sektor pelayanan dasar masyarakat masih menjadi prioritas Pemprov Riau.
"Secara pendapatan kita memang mengalami penurunan, tapi Pemprov Riau juga mendapat bantuan juga dari pemerintah pusat untuk karhutla. Di APBD Riau Perubahan ini, pemenuhan pelayanan publik masih menjadi prioritas," kata Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, usai Rapat Paripurna DPRD Riau.
Kemudian, Pemprov Riau juga berkomitmen menjaga program prioritas agar tetap berjalan pada APBD Riau Perubahan 2026, dengan mengendalikan belanja daerah agar tidak mengalami defisit anggaran.
Pada kesempatan itu, Pemprov Riau juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia berharap, BUMD dapat bermanfaat lebih bagi daerah, dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
"Kita akan benahi kinerja BUMD, evaluasi semuanya seperti manajemen dan perencanaan bisnis perusahaan. Kita sudah pelajari semuanya, dan itu akan kita benahi semuanya, agar bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat dan daerah," tutup Syahrial Abdi kepada kru media di Pekanbaru.
Rapat Paripurna DPRD Riau tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan. Ia mengatakan Rapat Paripurna DPRD Riau sore ini adalah respon pandangan umum fraksi terhadap Perubahan APBD Riau tahun 2026 telah diserahkan pada paripurna sebelumnya.**