iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus memperkuat kolaborasi antarjabatan fungsional sebagai upaya menghasilkan kebijakan publik yang lebih berkualitas, berbasis bukti, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam webinar nasional bertema Penguatan Sinergi Jabatan Fungsional dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas, Berbasis Bukti, dan Berorientasi Hasil, Selasa (4/8/2026).
Rudy Hendra Pakpahan menegaskan, sinergi antarjabatan fungsional menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang akurat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kolaborasi yang kuat akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam webinar yang digelar Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI itu, narasumber menekankan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh pemanfaatan data, hasil kajian, serta kolaborasi lintas profesi dan pemangku kepentingan.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya peran Analis Kebijakan, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan penyusunan regulasi, mulai dari identifikasi persoalan, penyusunan alternatif solusi, hingga evaluasi kebijakan setelah diterapkan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau akan memperkuat koordinasi antarjabatan fungsional melalui forum kajian, pertukaran data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Riau.**