iniriau.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menjalin kerja sama bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan penyaluran energi kepada masyarakat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua pihak akan difokuskan pada pengendalian dan pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Pemprov Riau menilai kerja sama tersebut penting mengingat kebutuhan energi masyarakat terus meningkat. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM diharapkan dapat diminimalkan sehingga subsidi yang disalurkan negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari. Kehadirannya mencerminkan dukungan penuh pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola sektor hilir migas di Riau.
Ninno mengatakan distribusi energi yang lancar memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, pengawasan yang efektif menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau berharap koordinasi dengan BPH Migas semakin kuat dalam mengawal distribusi BBM di lapangan. Selain meningkatkan akuntabilitas penyaluran energi, langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasokan bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Riau.**