iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menilai Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 (Evran) menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan melalui proses evaluasi tersebut pemerintah daerah dapat memperbaiki berbagai aspek perencanaan agar program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta ketahanan pangan. “Ada lima sektor strategis yang menjadi perhatian kita bersama. Karena itu kami berharap seluruh kepala daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi ini,” kata SF Hariyanto.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan data asersi sektoral yang disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) benar-benar lengkap dan akurat. Selain itu, data tersebut harus ditandatangani langsung oleh kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab atas keabsahan informasi yang disampaikan.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPKP dalam tahap pengumpulan informasi awal, sehingga proses evaluasi dapat berjalan secara cepat dan tepat.
“Dengan keterbukaan data, proses evaluasi bisa berjalan lebih optimal dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
SF Hariyanto menambahkan, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi pengawasan yang telah diberikan BPKP, baik melalui Laporan Eksekutif Daerah (LED) maupun hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada tahun sebelumnya.
Ia berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
“Melalui sinergi yang baik, kita ingin memastikan pembangunan di Provinsi Riau benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyebutkan terdapat lima poin komitmen utama dalam penandatanganan dukungan pelaksanaan Evran Tahun 2026.
Komitmen tersebut di antaranya mendukung pelaksanaan evaluasi untuk memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, termasuk agenda Asta Cita serta program percepatan pembangunan (Quick Wins).
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menyediakan data pernyataan tertulis atau asersi yang ditandatangani kepala daerah pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
“Asersi tersebut memuat sasaran utama beserta indikator, target kinerja, hingga struktur perencanaan yang mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target serta alokasi anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga diminta memberikan akses kepada tim evaluator BPKP terhadap berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD, APBD, DPA, KAK, laporan hasil reviu APIP, serta data pada aplikasi SIPD RI guna kebutuhan rekonsiliasi dan validasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi strategis yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025.
“Langkah ini penting untuk memastikan perencanaan dan penganggaran daerah semakin berkualitas dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya.**