iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan kebijakan baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revisi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan nilai perolehan air permukaan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Nino Waskita Sari, mengatakan pembahasan revisi tersebut telah dilakukan bersama Kementerian PUPR sejak 2025, khususnya menyangkut penyesuaian nilai dasar air.
Dalam kajian yang dilakukan, Bapenda menyusun tiga skenario nilai air, masing-masing Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000. Ketiga opsi tersebut menunjukkan peluang peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan Bapenda, penerimaan pajak air permukaan pada 2024 berada di angka Rp52 miliar. Dengan penyesuaian nilai Rp1.700, potensi penerimaan diperkirakan melonjak hingga Rp160 miliar. Sementara opsi Rp1.200 diproyeksikan menghasilkan sekitar Rp115 miliar, dan Rp1.000 mencapai Rp96 miliar.
“Potensi peningkatannya sangat besar dan menjadi salah satu langkah strategis dalam optimalisasi PAD,” ujar Nino, Jumat (6/2/2026).
Selain pajak air permukaan, Pemprov Riau juga menggenjot sektor pendapatan lain, termasuk memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Riau sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan fiskal daerah.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga akan menerbitkan Surat Edaran Gubernur terkait penerapan sistem Coretax. Kebijakan ini mengatur mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak badan maupun perorangan.
“Sistem Coretax berpengaruh terhadap skema bagi hasil pajak, seperti PPh 21, yang nantinya akan dibagikan ke pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Sementara terkait rencana pengenaan pajak air permukaan pada sektor perkebunan kelapa sawit, Nino menyebut wacana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Usulan tersebut merupakan inisiatif DPRD Riau dan membutuhkan pembahasan lanjutan agar penerapannya tepat sasaran.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan yang disiapkan diarahkan agar mampu berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD Provinsi Riau.**