Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
RAMAI benar urusan surat yang diklaim berasal dari Abdul Wahid. Ada yang menyebut janggal, ada yang buru-buru memberi label hoaks, ada pula yang terlihat seperti kebakaran jenggot. Padahal pertanyaannya sederhana: surat itu benar atau tidak? Kalau iya, biarkan Abdul Wahid sendiri yang membenarkan. Kalau tidak, biarkan Abdul Wahid pula yang membantah.
Atau paling tidak, KPK yang menyampaikan secara resmi dari pengakuan abdul wahid, Selesai. Yang jadi aneh justru ketika orang-orang yang tidak ada hubungan langsung, tidak disebut namanya, dan tidak berada dalam pusaran perkara, malah terlihat paling gelisah. Seolah-olah surat itu menyinggung kepentingan tertentu.
Padahal isi surat jika benar berasal dari Wahid adalah pembelaan personal, bukan putusan hukum, bukan intervensi kebijakan. Negara hukum tidak runtuh hanya karena selembar surat. Proses hukum tetap berjalan dengan atau tanpa surat. KPK tidak akan menghentikan penyidikan hanya karena sumpah.
Pengadilan tidak akan menjatuhkan vonis berdasarkan pernyataan iman. Jadi, untuk apa reaksi berlebihan? Kalau surat itu hoaks, klarifikasi saja. Kalau surat itu asli, hadapi dengan tenang. Tidak perlu panik, apalagi memelintir seolah-olah publik sedang digiring.
Publik Riau sudah cukup dewasa untuk memilah. Yang mereka tunggu bukan ribut-ribut di media, tetapi kejelasan. Kejelasan dari yang bersangkutan, dan ketegasan dari aparat hukum. Biarlah Abdul Wahid yang bicara tentang suratnya. Biarlah KPK yang bicara tentang hukumnya. Yang lain, tak perlu ikut risau kalau memang tidak ada sangkut pautnya. Di Riau, orang Melayu bilang, kalau tak kena batang hidung, buat apa menutup muka.**