iniriau.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan komitmennya dalam memulihkan kembali ekosistem di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Sabtu (20/11), dengan melakukan penumbangan sawit di kawasan TNTN.
Penumbangan pohon sawit tersebut dilakukan perwakilan pemerintah pusat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, serta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan upaya penumbangan lahan sawit dan relokasi warga bukan untuk memusuhi warga. Namun, upaya ini untuk memulihkan kembali ekosistem di kawasan TNTN, yang rusak karena keberadaan kebun-kebun sawit tersebut. Langkah ini menurut Menhut RI adalah bentuk pendekatan persuasif ke masyarakat yang membuka kebun di TNTN.
"Hari ini, kita semua hadir disini sebagai momentum sejarah yaitu, negara hadir di kawasan konservasi TNTN bukan untuk memusuhi masyarakat. Kita ingin masyarakat paham bahwa kita melakukan pendekatan persuasif, karena selama ini masyarakat berkebun di kawasan konservasi TNTN," kata Raja Juli Antoni.
Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Riau Aspandiar mengatakan, langkah pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan berbagai pihak. Terlebih lagi, upaya relokasi tersebut ditindaklanjuti dengan menyediakan lahan baru bagi masyarakat.
"Tentu saja kita apresiasi langkah pemerintah ini. Kita lihat disini, pemerintah melakukan relokasi dengan tindak lanjut penyediaan lahan bagi masyarakat yang lahannya sudah dikembalikan ke negara. Langkah ini bisa diartikan sebagai bentuk kebijakan yang berkeadilan, lalu di satu sisi kelangsungan hidup masyarakat terjamin, dan di sisi lainnya pemulihan ekosistim dapat terlaksana,," ujar Aspandiar, Senin (22/12) di Pekanbaru.
Ia mengatakan lebih lanjut, masyarakat setempat jangan melihat kebijakan pemerintah ini sebagai tindakan memusuhi. Kawasan konservasi TNTN sudah lama rusak, dan kerusakan hutan juga menjadi penyebab terbesar terjadinya bencana alam.
"Jangan berpikiran negatif ke pemerintah, penumbangan ini adalah langkah awal untuk melakukan pemulihan ekosistim di TNTN. Kita perlu menyadari, hutan sudah banyak yang rusak, dan kerusakan hutan adalah penyumbang terbesar kerusakan hutan," kata Aspandiar yang juga aktif sebagai pengurus LAM Riau itu.
Aspandiar mengingatkan agar kebijakan pemerintah yang memberikan lahan untuk masyarakat yang terdampak relokasi, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya.
"Jangan sampai masyarakat lain cemburu pula dengan kebijakan pemerintah memberikan lahan bagi masyarakat yang direlokasi. Wajar, karena selama ini banyak juga masyarakat yang belum punya lahan, bahkan untuk perumahan sekalipun. Padahal mereka selama ini hidup tertib dan tidak melakukan pelanggaran apapun," tutup Aspandiar mengakhiri wawancara dengan iniriau.com, Senin pagi.**