Oleh Zulkarnain Kadir, Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) RI jangan merasa hebat hanya karena piawai melakukan operasi tangkap tangan (OTT), penggeledahan, dan pemeriksaan dadakan. Langkah tersebut memang penting, tetapi jelas bukan satu-satunya ukuran keberanian dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Di Provinsi Riau, publik justru menunggu hal yang lebih substansial: kehadiran KPK secara terbuka, sistematis, dan menyeluruh.
Riau bukan daerah miskin kasus.
Sebaliknya, Riau kaya anggaran, kaya proyek, dan kaya kewenangan. Ironisnya, semua itu tidak berbanding lurus dengan integritas. Korupsi seolah tumbuh subur dan diwariskan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.
Jika KPK hanya datang melalui operasi senyap, lalu pergi membawa satu atau dua nama, itu bukan menyembuhkan. Itu sekadar memotong satu cabang dari pohon yang akarnya sudah lama membusuk.
Datang terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi
Publik Riau tidak menantang KPK soal OTT. Yang ditantang adalah keberanian KPK membuka seluruh ruang kekuasaan secara terang-benderang.
Sudah saatnya KPK memeriksa APBD, pergeseran anggaran, SILPA, dan potensi defisit secara terbuka. Membuka dan mengaudit proyek-proyek strategis bernilai besar
Membedah perizinan, pengelolaan BUMD, pengadaan barang dan jasa, serta sistem jabatan ASN. Menelusuri relasi politik, birokrasi, dan pengusaha yang kerap menjadi simpul persoalan
Jangan hanya menunggu laporan atau momentum viral. Datanglah, duduk bersama, buka meja, dan periksa semuanya.
Riau butuh terapi, bukan sekadar kejutan
OTT ibarat kejut listrik. Mengejutkan, tapi efeknya sementara. Sementara Riau membutuhkan terapi jangka panjang.
Survei penilaian integritas menurun, kepercayaan publik melemah, dan praktik korupsi kian dianggap biasa—berlangsung diam-diam, sistematis, dan berulang. Jika KPK sungguh-sungguh ingin mencegah, bukan hanya menghukum, maka langkah berikut harus dilakukan, membentuk satuan tugas khusus untuk Provinsi Riau Mengawal proses pengambilan keputusan anggaran. Mengawasi penempatan pejabat di posisi strategis. Mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik
Pesan untuk KPK RI
Jangan jadikan Riau sekadar ladang OTT musiman. Jangan menunggu laporan viral. Jangan hanya hadir ketika bau busuk sudah menyengat.
Jika berani, periksa Riau secara menyeluruh, terbuka, dan berkelanjutan. Karena yang dibutuhkan rakyat Riau bukan drama penangkapan, melainkan keberanian membongkar sistem yang rusak hingga ke akar-akarnya.**