Oleh Zulkarnain Kadir, Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
Ada satu gejala yang makin sering dikeluhkan masyarakat belakangan ini: pemimpin yang tidak lagi mendengar suara rakyat. Dari kampung sampai kota, dari pasar hingga kantor pemerintahan, keluhan rakyat serupa, suara mereka seolah memantul di dinding kosong.
Bukan karena rakyat tidak bersuara. Mereka sudah berteriak, menulis, mengadu, mengeluh. Tapi apa daya, suara itu seperti hilang di tengah hiruk-pikuk kepentingan yang lebih keras.
Di ruang kekuasaan, banyak pemimpin kini lebih nyaman mendengar bisikan lingkaran kecilnya, partai pendukung nya ketimbang aspirasi masyarakat. Yang disodorkan ke meja mereka hanya laporan manis, data yang dirapikan, dan pujian yang dibuat-buat. Padahal di lapangan, rakyat sedang bergelut dengan masalah yang jauh lebih kasar daripada angka-angka di atas kertas.
Yang paling disayangkan, kritik kini dianggap ancaman, bukan masukan. Begitu ada suara berbeda, langsung dicap menyerang, mengganggu, bahkan dijauhkan. Rakyat makin bingung: kalau bicara salah, diam pun tak menyelesaikan apa-apa.
Pemimpin yang tidak turun ke lapangan juga jadi persoalan lain. Jalan rusak terlihat mulus dari balik kaca kantor ber-AC. Harga-harga tampak stabil kalau hanya lewat laporan. Sementara di luar, rakyat harus berjibaku dengan realitas yang tidak pernah masuk dalam draf kebijakan.
Padahal rakyat tidak menuntut istana. Mereka hanya ingin pemimpinnya kembali punya telinga. Mau mendengar. Mau melihat. Mau hadir.
Sebab di negeri mana pun, termasuk di Riau, pemimpin yang kehilangan kemampuan mendengar adalah pemimpin yang perlahan kehilangan masa depan politiknya sendiri. Rakyat mungkin sabar, tapi tidak buta. Dan ketika mereka merasa diabaikan, perubahan biasanya dimulai dari sana..Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan birokrasi yang tak kunjung stabil, persepsi masyarakat terhadap para pemimpin di Riau kini semakin beragam dan sebagian besar diwarnai rasa kecewa yang sulit disembunyikan.
Di mata rakyat, pemimpin Riau hari ini masih jauh dari harapan ideal. Bukan karena masyarakat menuntut terlalu tinggi, tetapi karena banyak hal dasar yang belum terpenuhi. Rakyat butuh pemimpin yang hadir, tegas " bukan marah-marah " dan berpihak. Namun yang terlihat justru pemimpin yang sibuk dengan drama politik, hubungan kekuasaan, serta kepentingan pribadi.
Pemimpin yang Terlalu Jauh dari Realita
Banyak warga mengeluhkan bahwa para pemimpin di Riau tidak lagi merasakan denyut kebutuhan rakyat. Laporan yang disodorkan ke meja kekuasaan terlalu rapih, terlalu bersih dari masalah, hingga membuat pemimpin lupa bahwa di luar sana jalan berlubang, banjir tahunan, harga sembako, dan layanan publik masih jauh dari memadai.
Krisis Kepercayaan yang Semakin Dalam
Kasus hukum beberapa pejabat menjadi luka yang sulit sembuh. Rakyat mulai bertanya-tanya: apakah kepemimpinan di Riau masih bisa dipercaya? Ketika pemimpin tersandung kasus, bukan hanya nama pribadi yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi.
Pemimpin yang Reaktif, Bukan Visioner
Rakyat berharap pemimpin yang punya arah jelas untuk membawa Riau keluar dari ketergantungan komoditas, konflik agraria, dan masalah kemiskinan. Namun yang tampak, pemimpin lebih sering memadamkan api di depan mata daripada menata masa depan yang lebih modern dan mandiri.
Rakyat Butuh Pemimpin yang Berani, Bukan Sekadar Pandai
Bicara & marah- marah, ancam sana sini.. Di warung kopi, suara masyarakat tegas: “Kami butuh pemimpin yang bisa membela, bukan hanya membaca pidato.” Rakyat ingin pemimpin yang turun mendengar jeritan nelayan, petani, buruh, hingga UMKM bukan hanya hadir ketika kamera menyala.
Namun satu hal tetap jelas: Masyarakat Riau bukan rakyat yang mudah putus asa. Mereka menunggu, mengamati, dan menilai. Riau butuh pemimpin yang bisa memulihkan harapan pemimpin yang telinganya peka, hatinya hidup, dan keberaniannya nyata.**