iniriau.com, Bengkalis — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis menargetkan mulai tahun 2026 sudah dapat mengelola data inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sendiri. Saat ini, data inflasi Bengkalis belum tercatat secara mandiri karena keterbatasan anggaran untuk melakukan survei IHK.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Bengkalis, Sudiro, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025) siang.
“BPS Bengkalis baru bisa mengelola data inflasi jika sudah ada anggaran untuk melakukan survei indeks harga konsumen. Survei ini memerlukan waktu dan biaya karena dilakukan selama satu tahun penuh,” ujar Sudiro.
Ia menjelaskan, untuk menghitung inflasi dibutuhkan survei biaya hidup dari sejumlah responden. Selama setahun, kebutuhan rumah tangga responden dipantau guna menentukan bobot pengeluaran dan komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi.
“Dari survei itu baru bisa diketahui bahan pokok apa yang paling memicu inflasi,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, lanjut pria asal Sumatera Utara itu, saat bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 295 komoditas yang dipantau setiap tahun. Dari data tersebut kemudian diperoleh gambaran komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat.
“Kalau di Inhil, data inflasi dari 295 komoditas itu sudah jalan. Sementara di Bengkalis, survei serupa belum dilakukan,” ungkapnya.
Menurut Sudiro, perilaku konsumsi masyarakat juga berpengaruh terhadap inflasi. Salah satunya, preferensi terhadap jenis bahan pangan tertentu.
“Misalnya masyarakat Bengkalis lebih suka cabai dari Bukittinggi. Maka harus dilihat bagaimana suplainya, apakah lancar atau terkendala transportasi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi harga di pasar,” paparnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, ia menekankan pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan banyak instansi.
“Inflasi itu seperti main bola. Kita boleh cetak gol sebanyak mungkin, tapi harus jujur dan sesuai aturan,” ujarnya berkelakar.
Sudiro juga mengingatkan, data BPS bersifat makro dan terus diperbarui sebagai acuan pembangunan daerah. Data tersebut disinkronkan dengan data dari Dinas Sosial maupun PLN, terutama bagi masyarakat penerima bantuan sosial dengan daya listrik 450 kWh.
“BPS hanya memotret kondisi secara global sebagai penunjuk arah pembangunan. Data kami berbentuk persentase, bukan rinci per subsektor, dan dilaporkan ke BPS Pusat,” jelas mantan Kepala BPS Indragiri Hilir itu.
Ia menambahkan, meski data rutin terus diperbarui, data paling akurat tetap berasal dari hasil sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali karena mencakup seluruh penduduk dan wilayah.
“Selama survei biaya hidup belum dilakukan di Bengkalis, data inflasi daerah ini belum masuk dalam sistem nasional,” tegas Sudiro.**