iniriau.com, INHIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa sekolah dasar di Tembilahan. Puluhan siswa tersebut diduga keracunan setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam rilis resmi yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Inhil, Senin (25/8/2025), sejumlah sampel makanan seperti sayuran, irisan timun, dan tumis toge, dinyatakan positif mengandung bakteri Escherichia coli (E. coli). Meski tidak ditemukan bahan kimia berbahaya seperti boraks, metanol, atau formalin, kondisi mie yang basi dan berlendir menjadi tempat ideal bagi bakteri tersebut berkembang biak.
Bakteri Escherichia coli (E. coli) adalah kuman yang umumnya hidup di usus manusia maupun hewan. Sebagian jenis E. coli tidak berbahaya, namun ada jenis tertentu yang dapat menghasilkan racun berbahaya. Racun ini bisa merusak dinding usus, memicu diare parah, muntah, sakit perut hebat, hingga dehidrasi. Inilah yang diduga menjadi penyebab gejala keracunan pada para siswa.
Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rahmi, menjelaskan pihaknya masih mendalami jalur kontaminasi bakteri tersebut. “Kami sudah menemukan adanya E. coli pada beberapa sampel makanan. Tindak lanjut akan dilakukan agar sumber penyebab bisa dipastikan dan tidak terulang kembali,” ujarnya.
Namun, jalannya konferensi pers justru memunculkan tanda tanya. Rahmi menyebut Ketua Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) tidak hadir karena masih mengalami tekanan psikologis. Padahal, sejumlah saksi mengatakan Ketua SPPG terlihat berada di lokasi.
Ketua Yayasan penyelenggara kegiatan, Guntur, menegaskan pihaknya hanya menyediakan tempat. “Pengolahan makanan bukan tanggung jawab yayasan. Kami hanya memfasilitasi lokasi kegiatan,” tegasnya.
Kritik juga datang dari kalangan pers. Ketua PPWI Inhil, Rosmely, menilai kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak sehingga harus ditangani secara transparan. “Temuan E. coli tidak bisa dianggap sepele. Ini harus diselidiki secara tuntas, jangan sampai kesannya ditutup-tutupi,” ujarnya.
Publik kini mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut, sekaligus memastikan prosedur keamanan pangan di sekolah benar-benar dijalankan sesuai standar.**