iniriau.com, Pekanbaru - Kebijakan PPATK terkait blokir rekening yang tidak aktif selama tiga bulan dan menyita asset milik masyarakat yang menganggur, mendapat reaksi keras warga Kota Pekanbaru.
Bahkan dari pemblokiran rekening yang sudah dieksekusi pemerintah pusat, terkumpul dana dari rekening nganggur tersebut sekitar Rp 482 milyar.
Berikut wawancara iniriau.com, Jumat (31/7) dengan sejumlah warga soal rekening nganggur yang diblokir oleh pemerintah.
"Aneh-aneh aja nih, pemerintah. Mana ada rekening nganggur, yang namanya nabung ya uangnya dipakai kalau sudah diperlukan. Apa tidak boleh ya, masyarakat simpan uangnya?" kata salah seorang ibu rumah tangga, Tri, Jumat pagi, di Marpoyan Damai.
Tri menjelaskan akibat kebijakan pemerintah memblokir rekening nganggur ini, ibunya terpaksa memutasikan uang tabungannya ke rekening yang sering digunakan.
"Ibu saya sampai sibuk tadi pagi mutasi rekening tabungannya ke rekening yang aktif. Akhirnya uang tabungan tersebut bercampur dengan uang lainnya d rekening yang aktif tersebut," tukas Tri lagi.
Yana, salah seorang karyawan swasta di Pekanbaru mengaku geleng-geleng kepala dengan kebijakan pemerintah pusat yang satu ini.
"Beda pemimpin beda kebijakan. Pemimpin periode sebelummya tabungan haji dan dana BPJS masyarakat dipakai untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang rekening tabungan masyarakat diblokir dengan alasan nganggur, makin nggak jelas saja pemerintah kita ini," tutupnya singkat.
Selain rekening nganggur, pemerintah juga akan menyita asset masyarakat yang dinilai nganggur seperti, properti nganggur. Bagaimana ini, Pak Presiden RI? Apakah sudah miskin sekali negara ini, sampai-sampai uang dan asset masyarakat disita dengan alasan tidak jelas.**