iniriau.com, JAKARTA — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyatakan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya kasus keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak Januari 2025. Ia menilai lemahnya pengawasan dan tidak dilibatkannya pihak-pihak berkompeten menjadi akar permasalahan utama.
“Sudah banyak kasus keracunan yang melibatkan peserta didik di berbagai daerah. Ini bukan sekadar insiden biasa, tapi menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengendalian standar keamanan pangan,” tegas Filep dalam keterangannya kepada media, Jumat (25/7/2025).
Teranyar, sebanyak 200 siswa SMP Negeri di Kota Kupang mengalami keracunan pada Selasa (22/7) usai menyantap makanan MBG sehari sebelumnya. Kasus serupa sebelumnya terjadi di Cianjur, Bogor, Sukoharjo, Sumba Timur hingga Bombana.
Di Bombana, misalnya, pada 23 April lalu, ditemukan 53 dari 1.026 kotak makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Di Sumba Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri sempat dirawat setelah mengonsumsi makanan MBG pada 18 Februari 2025.
“Temuan kami menunjukkan, hingga saat ini belum ada keterlibatan maksimal dari BPOM, bahkan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, MBG adalah program nasional yang langsung bersinggungan dengan kesehatan anak,” ungkap senator asal Papua Barat ini.
Filep menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama—mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, alat masak, kebersihan dapur, hingga proses distribusi. Ia mencontohkan perlunya sertifikasi HACCP untuk pengolahan makanan, khususnya bahan seperti ikan. “Sertifikat halal tidak cukup. Harus dilengkapi dengan standar HACCP agar menjamin makanan benar-benar aman,” jelasnya.
Selain keamanan, kandungan gizi dalam paket MBG juga dinilai belum optimal. Menurutnya, keterlibatan ahli gizi mutlak dibutuhkan agar menu yang disediakan benar-benar memenuhi prinsip gizi seimbang dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Distribusi MBG harus dikawal oleh para profesional. Tidak semua daerah punya ahli gizi, maka negara harus hadir, memastikan semua anak dapat makanan yang sehat, bergizi, dan aman. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Filep.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap program MBG, sembari mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan, dan akses pendidikan berkualitas.
“Kami di Komite III mendukung penuh MBG, tapi pengawasan dan tata kelolanya harus diperketat. Jangan sampai program prioritas Presiden Prabowo ini justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tutup Filep.**