iniriau.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memimpin rapat penting Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Agenda utama rapat membahas langkah strategis penyelamatan kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, yang kondisinya kini sangat memprihatinkan.
Dari total luas ±81.793 hektar kawasan hutan, tersisa hanya ±12.561 hektar. Fakta tersebut disampaikan berdasarkan hasil inspeksi langsung Tim Satgas PKH pada 10 Juni lalu.
“Perambahan liar telah menghancurkan ekosistem dan menghimpit habitat satwa langka. Jika dibiarkan, anak cucu kita mungkin hanya tahu gajah dan harimau dari gambar,” tegas Jaksa Agung dalam sambutan pembukaan rapat.
Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi atas capaian Satgas PKH yang hingga 2 Juni 2025 berhasil mengembalikan kendali atas lahan hutan seluas 1.019.611 hektar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia menekankan, kasus TNTN jauh lebih kompleks dibanding kawasan lain.
Permasalahan di TNTN mencakup banyak aspek. Di antaranya, kawasan hutan telah disulap menjadi perkebunan sawit yang ironisnya menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, ditemukan indikasi pemalsuan dokumen seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), KTP, hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di area yang seharusnya dilindungi.
Tak hanya itu, pemukiman warga yang mayoritas pendatang dari luar daerah telah berkembang lengkap dengan infrastruktur pemerintah seperti sekolah, listrik, bahkan rumah ibadah.
“Relokasi penduduk adalah hal yang sangat sensitif, namun tak bisa ditunda. Kita harus pikirkan masa depan hutan tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan,” ujar Burhanuddin.
Lebih memprihatinkan lagi, konflik antara manusia dan satwa liar terus meningkat. Satwa seperti gajah dan harimau kerap masuk permukiman karena habitat mereka rusak, menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa.
Dalam forum ini, Jaksa Agung meminta seluruh jajaran untuk menyatukan visi dalam mengatasi persoalan TNTN agar proses penguasaan kembali dan relokasi dapat berjalan tanpa konflik berkepanjangan.
“Permasalahan ini bukan hanya urusan lingkungan, tapi menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Kita tidak bisa bekerja setengah hati,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa TNTN harus dijadikan proyek percontohan nasional dalam penyelamatan kawasan hutan dan taman nasional lainnya yang tengah terancam perambahan.
“Jangan biarkan hutan dan isinya dimonopoli demi kepentingan segelintir orang. Sinergi antarlembaga adalah kunci. Kita bekerja demi kepentingan rakyat, bukan segelintir elite,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Staf Umum TNI, Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau Abdul Wahid, Ketua DPRD Riau, Pangdam I/Bukit Barisan, Kajati Riau, serta para kepala daerah dari Indragiri Hulu dan Pelalawan, bersama unsur Forkopimda terkait.**