iniriau.com, Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam rangka memperkuat kolaborasi antar lembaga negara, khususnya dalam menyelesaikan isu-isu strategis di Provinsi Riau.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kejati Riau ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, didampingi Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Komisi I. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, bersama Wakil Kepala dan jajaran asisten.
Dalam forum tersebut, Komisi I menyampaikan berbagai permasalahan krusial yang membutuhkan sinergi dengan aparat penegak hukum, antara lain: penegakan hukum terhadap kasus korupsi di daerah, penertiban perizinan tanah dan galian, pengelolaan aset daerah, penetapan harga TBS sawit, hingga penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan DPRD, khususnya dalam hal pengawasan dan perumusan peraturan daerah, mendapat dukungan penegakan hukum yang kuat dari Kejati. Kolaborasi ini penting agar semua upaya pembangunan berjalan bersih dan tepat sasaran,” tegas Nur Azmi Hasyim.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi I siap bersinergi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar selaras dengan aspek hukum dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Pihak Kejati Riau menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap langkah hukum secara adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kepala Kejati menyatakan bahwa koordinasi lintas lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menandai langkah konkret menuju peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Riau. Dengan sinergi yang erat antara legislatif dan aparat hukum, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat diurai dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan.**