iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat rancangan program Optimalisasi Produksi Padi untuk periode 2025-2029.
Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah Riau. Rapat tersebut digelar di Rumah Dinas Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Senin (9/12/24).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi yang didampingi Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau M Job Kurniawan. Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur Riau bidang pangan, Basriman dan jajaran stakeholder terkait.
Menurut Pj Gubri Rahman Hadi, bahwa Provinsi Riau memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil tanaman pangan, khususnya padi. Dengan begitu, sangat penting melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan program optimalisasi produksi padi untuk tahun yang akan datang.
"Riau wilayah yang potensial untuk menanam tanaman pangan. Apa lagi sekarang ada badan pangan yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder membantu. Oleh karena itu, kita dari pemerintah provinsi harus bisa juga mengambil langkah-langkahnya. Dengan begitu, sore hari ini kita sebagai pemangku kepentingan berdiskusi membahas rancangan program ini," katanya.
Tenaga Ahli Gubernur Riau bidang pangan, Basriman, menjelaskan program ini berguna untuk optimalisasi lahan dan air pertanian untuk peningkatan produksi tanaman pangan. Terlebih, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau pada tahun 2010 - 2020 rata-rata 1,40 % per tahun, tentunya akan membutuhkan persediaan padi yang sangat besar.
Oleh karena itu, rancangan program optimalisasi produksi padi ini dapat membantu memenuhi pangan khususnya beras di provinsi Riau.
"Apalagi jika dibandingkan produksi padi dalam lima tahun terakhir ini menurun sangat tajam. Salah satu strategi yang dicanangkan adalah optimalisasi produksi padi Riau melalui optimalisasi lahan baik dilahan sawah, lahan kering/tadah hujan dan lahan yang belum pernah dimanfaatkan, dengan kegiatan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100 ke IP 200-300, peningkatan produktivitas, rehabilitasi sawah terlantar (RST) dan penambahan luas baku lahan sawah atau cetak sawah baru (CSB)," jelasnya.
Diterangkan, padi termasuk komoditi strategis yang menyangkut aspek keamanan dan ketahanan pangan nasional. Namun, dalam beberapa tahyn terakhir, lahan yang akan digunakan sangat terbatas.
Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan yang sangat tinggi termasuk untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau. Dengan begitu, kedepan perlu langkah strategis oleh pemerintah Provinsi Riau bagaimana lahan HTI yang sudah habis izin berlakunya dapat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (ADV)