Jakarta, iniriau.com-Nama kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin masih misteri. Namun, Jokowi telah mengisyaratkan akan ada menteri muda di Kabinet Kerja jilid II.
Sejumlah nama bermunculan, di antaranya Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Andi Gani Nena Wea yang menjabat Presiden Komisaris PT PP dan menjadi presiden komisaris termuda di BUMN tersebut.
Kemudian, CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek Nadiem Makarim; CEO Bukalapak Achmad Zaky, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, hingga Angela Herliani Tanoesoedibjo putri Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra, patut diapresiasi ide membuka porsi kalangan milenial masuk jajaran kabinet. Meski, dalam politik modern tidak ada dikotomi usia.
Hanya saja, Dedi Kurnia menyarankan agar Jokowi dalam memilih menteri kalangan milenial jangan hanya melihat usia muda. Namun, juga harus mengukur sejauhmana kemampuan dan kualitasnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri.
"Tentu pilih yang sesuai dengan kapasitas dan kontribusi dalam pemenangan petahana, Presiden tidak hanya memilih menteri berusia muda tapi harus punya kemampuan manajemen, mengeksekusi program dan pengalaman organisasi," katanya, di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Dedi menambahkan, Jokowi juga sebaiknya mencari orang-orang yang memang ikut berjuang dalam pemenangannya. Potensi milenial, diakui Dedi, memang lebih produktif menduduki kementerian yang memiliki target membangun sumber daya manusia (SDM), misal Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Adanya figur muda di Kabinet Kerja akan menjadi sinyal bagi masyarakat, kalau Jokowi menaruh perhatian terhadap kepentingan bangsa di masa depan.
"Paling tidak, pos kementerian yang dipimpin anak muda akan menampakkan inovasi sesuai zaman yang diperlukan saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya jumlah warga negara produktif, memerlukan menteri yang punya kapasitas mengelola," tuturnya. (irc/okezone)