Latest Posts

Nyaris Lolos ke Sulsel, 919 Gram Sabu dan 1.653 Ekstasi Diamankan di Pekanbaru

Tue, 19 May 2026 22:11:00 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara kembali digagalkan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Petugas gabungan TNI AU dan Aviation Security (Avsec) berhasil mengamankan 919 gram sabu serta 1.653 butir pil ekstasi yang disembunyikan dalam tangki sepeda motor.

Narkoba tersebut diketahui hendak dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan, menggunakan jasa ekspedisi kargo udara dengan penerbangan transit di Yogyakarta.
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Abdul Haris, mengungkapkan paket mencurigakan itu terdeteksi saat pemeriksaan kargo pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB.

“Petugas curiga setelah melihat hasil pemeriksaan paket. Saat dilakukan pengecekan bersama, ditemukan sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tangki motor,” ujarnya.

Ia menduga penggunaan jalur transit menjadi salah satu modus pelaku untuk mengelabui pengawasan aparat di bandara. Meski demikian, identitas pengirim telah dikantongi dan saat ini masih dalam proses penelusuran.

Seluruh barang bukti selanjutnya diserahkan kepada BNNP Riau untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Haris menegaskan jalur udara masih menjadi salah satu pilihan jaringan narkoba untuk mengedarkan barang haram. Karena itu, pengawasan di area bandara, termasuk layanan kargo dan ekspedisi, akan terus diperketat.

Sepanjang 2025, aparat di Bandara SSK II tercatat menggagalkan penyelundupan 22,022 kilogram sabu, 5,32 kilogram ganja, serta ratusan butir pil ekstasi dan obat terlarang lainnya. Sementara hingga Mei 2026, total pengungkapan mencapai 5,327 kilogram sabu dan 2,292 kilogram ganja. Untuk pil ekstasi, jumlah temuan meningkat menjadi lebih dari 1.600 butir.

Pelaksana tugas General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Yoko Harianto, memastikan pengawasan di area kargo terus dimaksimalkan melalui pemeriksaan manual maupun X-ray.

“Jika ditemukan barang mencurigakan dari hasil pemeriksaan X-ray, petugas langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.**

Eks Polisi Bengkalis Terlibat Peredaran Sabu, Hakim Jatuhkan Vonis Berbeda

Tue, 19 May 2026 20:32:02 +0700

iniriau.com, BENGKALIS – Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan hukuman penjara terhadap tiga terdakwa perkara narkotika jenis sabu, Selasa (19/5/2026). Dua terdakwa diketahui merupakan mantan anggota Polres Bengkalis.

Terdakwa Sindi Claudia alias Sindi Binti Jaafar divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara Muhammad Nor Syahidan alias Idan Bin Rozi dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, dan Panda Pasaribu alias Panda Bin Saipul Pasaribu divonis paling berat, yakni 5 tahun penjara.
Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Manata Binsar Tua Samosir bersama hakim anggota Geri Caniggia dan Rendi Abednego Sinaga.

Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sebelumnya, jaksa menuntut Sindi 4 tahun penjara, Idan 5 tahun, dan Panda 6 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut para terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan belum pernah dihukum. Namun khusus Panda, hakim menyoroti rekam jejak terdakwa yang pernah tersandung perkara narkotika pada 2020 saat masih aktif sebagai anggota kepolisian.

Selain pidana penjara, Panda juga dijatuhi denda sebesar Rp30 juta.
Usai sidang, Sindi melalui penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan Idan dan Panda melalui kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di Hotel Pantai Marina Bengkalis. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis kemudian melakukan penyelidikan dan menggerebek kamar 218 hotel tersebut pada 17 Januari 2026.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan Sindi bersama seorang perempuan bernama Yola serta menemukan sabu dan alat hisap. Dari hasil pemeriksaan, Sindi dan Yola mengaku memperoleh sabu dari Idan. Polisi lalu menangkap Idan di Barak Dalmas Polres Bengkalis. Kepada petugas, Idan mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Panda Pasaribu.

Tak lama berselang, Panda ditangkap di sebuah rumah di Jalan Kelapapati Laut, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis. Majelis hakim menilai perbuatan kedua mantan anggota polisi itu menjadi hal yang memberatkan karena tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba.**

Pegawai PNM yang Tenggelam di Sungai Indragiri Ditemukan Meninggal Dunia

Tue, 19 May 2026 18:33:43 +0700

iniriau.com, INHU - Tim SAR Gabungan berhasil menemukan pegawai Permodalan Nasional Madani (PNM) yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (19/5/2026) siang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, menyampaikan korban ditemukan sekitar pukul 13.45 WIB di titik koordinat 00°20’36” S 102°23’17” E atau sekitar 10 kilometer dari lokasi kejadian awal (LKP).

“Sebelumnya, pada hari kedua operasi SAR pukul 07.00 WIB, Tim SAR Gabungan melaksanakan penyisiran sejauh kurang lebih tiga kilometer ke arah hilir sungai dari lokasi kejadian,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru telah tiba di lokasi sejak Minggu (18/5/2026) dini hari sekitar pukul 01.35 WIB. Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR yang terlibat dan melakukan pemantauan di sekitar area pencarian.

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Indragiri Hulu untuk penanganan lebih lanjut.

“Dengan ditemukannya korban, operasi SAR diusulkan ditutup pada pukul 14.00 WIB dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke instansi masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan sinergitas seluruh tim selama operasi berlangsung,” tutupnya.**

Kenaikan Harga Kernel Dongkrak TBS Sawit Swadaya di Riau

Tue, 19 May 2026 18:03:52 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan (Disbun) kembali menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pola kemitraan swadaya untuk periode 20 hingga 26 Mei 2026. Pada penetapan kali ini, harga TBS mengalami kenaikan dibanding pekan sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Vera Virgianti mengatakan, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok tanaman sawit umur 9 tahun.

“Untuk kelompok umur 9 tahun terjadi kenaikan sebesar Rp24,49 per kilogram atau sekitar 0,64 persen dari periode sebelumnya,” ujar Vera, Selasa (19/5/2026).

Dengan adanya kenaikan tersebut, harga pembelian TBS petani untuk umur 9 tahun ditetapkan menjadi Rp3.857,14 per kilogram. Sementara harga cangkang sawit berada di angka Rp26,09 per kilogram.

Disbun Riau juga menetapkan indeks K yang digunakan pada periode ini sebesar 92,87 persen. Meski harga crude palm oil (CPO) mengalami penurunan sebesar Rp29,63 per kilogram, harga kernel justru mengalami kenaikan Rp4 per kilogram dibanding pekan lalu.
Menurut Vera, terdapat sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan pada periode penetapan kali ini. Karena itu, penentuan harga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 16.

“Jika ada PKS yang tidak melakukan penjualan, maka harga CPO dan kernel yang dipakai menggunakan harga rata-rata tim. Sedangkan apabila terkena validasi dua, digunakan harga rata-rata KPBN,” jelasnya.

Adapun harga rata-rata CPO KPBN pada periode ini tercatat sebesar Rp15.191,67 per kilogram, sedangkan harga kernel KPBN berada di angka Rp14.828 per kilogram.

Vera menambahkan, kenaikan harga TBS kali ini dipengaruhi oleh membaiknya harga kernel di pasaran. Ia juga menilai perbaikan tata kelola penetapan harga sawit di Riau menjadi langkah positif yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

“Komitmen bersama antara pemerintah daerah, stakeholder dan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan petani sawit dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.**

Kesbangpol Riau Dorong FBN Jadi Mitra Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Tue, 19 May 2026 16:29:03 +0700

iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendukung penguatan semangat bela negara di tengah masyarakat melalui keberadaan Forum Bela Negara (FBN). Dukungan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Boby Rachmat, saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FBN Provinsi Riau, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Kodam I/Bukit Barisan Korem 031/Wira Bima, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru itu juga dirangkai dengan seminar wawasan kebangsaan. Dalam pelantikan tersebut, Joni Elvi resmi dipercaya memimpin DPW FBN Riau.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP FBN RI, Prof Dr Ir Zainal Abidin. Sejumlah tokoh dan undangan dari unsur pemerintah, TNI, hingga organisasi masyarakat turut hadir.

Dalam sambutannya, Boby menegaskan pelantikan organisasi tidak hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi langkah nyata memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

“Forum Bela Negara diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Boby, sinergi antara FBN dengan pemerintah daerah, TNI, BNN, serta lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, terutama menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang saat ini.
Ia menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi ancaman serius di Riau.

Karena itu, keberadaan Forum Bela Negara dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi narkoba.

“Peran organisasi seperti FBN penting untuk memberikan edukasi dan menjadi benteng dalam mencegah penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Selain itu, Boby juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk aktif turun ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penguatan nilai persatuan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP FBN RI, Prof Dr Zainal Abidin, menekankan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, rasa cinta tanah air harus terus dijaga agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah persatuan bangsa. Acara pelantikan ditutup dengan prosesi pengibaran bendera pataka FBN oleh Ketua DPW FBN Riau di hadapan seluruh tamu undangan.**

Lantik BPH dan Warek Baru, Rektor Saidul Amin Ingatkan Tugas Berat Menanti

Tue, 19 May 2026 15:38:09 +0700

Iniriau.com, Pekanbaru - Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) menggelar pengukuhan Badan Pembina Harian (BPH) periode 2026-2030 dan pelantikan Wakil Rektor periode 2026-2028, bertempat di aula gedung KH Ahmad Dahlan Kampus Utama UMRI Jalan Tuanku Tambusai, Selasa (19/05). Rektor UMRI Saidul Amin menyebut, bahwa akan ada tugas Berat yang akan menanti mereka.

Pelantikan tersebut, dipimpin langsung oleh Rektor UMRI Saidul Amin disaksikan Plt Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pe didikan Provinsi Riau Erisman Yahya. Selain itu, juga hadir Ketua PW Muhammadiyah Riau Hendri Sayuti dan perwakilan LL Dikti Wilayah Kopertis XI.

Adapun Wakil Rektor yang dilantik untuk periode 2026-2028 kali ini, yakni Wakil Rektor 1 dijabat oleh Prof.Dr.Jufrizal Syahri. M.Si, Wakil Rektor 2 dijabat Dr. Baidarus. MM.M.Ag dan Wakil Rektor 3 dijabat oleh Wahyi Busyro.S.E.I. ME. Ph.D.

Sementara itu, jabatan Ketua Pembina Harian UMRI masih dipercayakan kepada Muhammad Nazir, Sekretaris Ari Sandhyavitri, Bendahara Yuslim serts Anggota Ahmad Hijazi, Jabarullah, Eng Yusri Rasul dan Agus Mandar.

Dalam kata sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin menyampaikan bahwa akan ada tugas berat yang menanti para wakil Rektor yang dilantik. Pihaknya juga berharap, BPH UMRI yang dikukuhkan bisa berkolaborasi demi mewujudkan prediket UMRI Unggul dan internasional.

"Selamat, kepada Ketua BPH dan para Wakil Rektor yang dilantik hari ini. Begitu SK Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah keluar, kita harus "Samikna Wa Atok Na". Mengapa ada satu perempuan, karena harus ada seorang perempuan sebagai penyejuk. Tantangan UMRI ke depan, luar biasa beratnya. Kita dekat dengan Malaysia, Singapur dan Thailand dimana universitas mereka sangat jauh kualitasnya. Kita berada di pintu gerbang Asia Tenggara, maka standar kita harus internasional. Tidak ada kata tidak bias, tahun depan UMRI harus meraih akreditasi "Unggul". Banyak kritik yang sampai, bahwa pelayanan kita masih belum prima, maka tugas utama WR I harus menjadi target utama. Tolong nanti Pak Warek , adek-adek mahasiswa kita juga diajak untuk sholat berjemaah ke masjid. Untuk WR II, ya harus pandai mencari sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Sementara itu, tugas dari WR III yakni mengurus kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kerjasama internasional," Ungkap Saidul Amin.

Dalam wawancara singkatnya, Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMRI terpilih, Muhammad Nazir mengatakan, akan memberikan dukungan penuh kepada UMRI terlebib lagi dalam peraih predikat akreditasi unggul. Dirinya berharap, UMRI bisa terus berkolaborasi dan melakukan lebih banyak inovasi.

"Atas nama BPH UMRI, saya mengucapkan terimakasih kepada PP Muhammadiyah karena telah memberikan amanah kepada kami yang 7 orang ini. Mari kita rajut kebersamaan, semoga dalam waktu dekat ini UMRI bisa meraih Akreditasi Unggul. Selain itu, kami juga diberikan mandat oleh PP Muhammadiyah agar bisa mengelola badan usaha berupa pesantren yang berada di Kota Batam," Sebut Nazir.

Bendahara Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Andi menyampaikan ucapa selamat kepada BPH dan para Wakil Rektor yang dilantik. Dirinya berpesan, agar UMRI segera meraih Predikat Unggul.

"Pesan saya cuma satu, terutama untuk para Wakil Rektor dan BPH yakni UMRI segera harus Unggul. Karena UMRI memang sudah layak, dengan sumber daya yang mumpuni. Kepada para Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa, ayo saling bersinergi dan berkolaborasi. UMRI berada di daerah yang strategis, dekat dengan Malaysia dan Singapura, jadi bukan hanya predikat unggul tapi juga harus internasional. Sekali lagi, selamat atas pengukuhan BPH dan pelantikan Wakil Rektor UMRI," Tegas Andi.

Melalui kesempatan ini, Rektor Saidul Amin juga berencana akan mengadakan program pensiun berbasis emas kepada para pegawai UMRI. Dimana, ketika mereka mesuki masa pensiun maka tabungan emasnya selama mengabdi akan dibagikan sehingga bisa bermanfaat di masa tua. **

Upaya Praperadilan Tersangka Karhutla Kandas di PN Bengkalis

Tue, 19 May 2026 15:25:31 +0700

iniriau.com, BENGKALIS – Pengadilan Negeri Bengkalis menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Parlindungan Hutabarat, tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terhadap Kapolres Bengkalis selaku termohon.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Deswina Dwi Hayanti dalam sidang yang digelar Selasa (19/5/2026) siang. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan pemohon ditolak seluruhnya dan biaya perkara ditetapkan nihil.

Hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Bengkalis telah berjalan sesuai prosedur hukum. Penetapan status tersangka hingga penahanan terhadap Parlindungan Hutabarat dinyatakan sah.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim saat membacakan putusan sidang.

Meski demikian, pihak kuasa hukum Parlindungan menyatakan kecewa atas putusan tersebut. Kuasa hukum pemohon, Nouvendi bersama Jhonson Wilsen Manullang, menilai terdapat sejumlah hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim.

Menurut Nouvendi, kliennya tidak berada di lokasi saat peristiwa kebakaran terjadi. Ia juga menyebut tidak ada satu pun saksi, termasuk saksi dari pihak penyidik, yang melihat langsung Parlindungan melakukan pembakaran lahan.

“Seluruh saksi di persidangan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran. Kalau dianggap lalai, harus dipertanyakan juga kenapa pihak lain tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam perkara tersebut terdapat sekitar 35 hektare lahan yang terbakar. Namun, kata dia, hanya kliennya yang diproses hukum. Selain perkara Karhutla, pihak pemohon juga menyoroti dugaan pendudukan kawasan hutan tanpa izin. Menurut Nouvendi, terdapat sekitar 42 petani yang mengelola lahan sawit seluas 120 hektare di wilayah tersebut.

Dalam persidangan, pejabat Kepala Desa Titi Akar disebut menerangkan bahwa lahan itu masih berstatus kawasan hutan karena proses pengajuan pelepasan kawasan ke BPKH belum selesai.

“Kalau klien saya dianggap menduduki kawasan hutan tanpa izin, seharusnya petani lain yang mengelola lahan di lokasi itu juga diproses,” katanya.**

Kapolsek Tinjau Lahan Ketahanan Pangan 6 Hektare di Cerenti

Tue, 19 May 2026 14:26:00 +0700

iniriau.com, KUANSING – Jajaran Polsek Cerenti melakukan pengecekan lahan ketahanan pangan di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Cerenti IPTU Peri Padli.

Pengecekan dipusatkan di Desa Pulau Bayur dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, perangkat desa, petugas penyuluh pertanian, hingga pengurus BUMDes. Kapolsek Cerenti IPTU Peri Padli mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

“Kami memastikan lahan yang dipersiapkan benar-benar siap untuk dikelola sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan optimal,” katanya.

Dalam kegiatan itu, IPTU Peri Padli didampingi Kanit Reskrim IPDA Toni, S.E, Ps Kanit Binmas AIPDA Harry Rahyudi, dan Bhabinkamtibmas BRIPKA Windrahadi.

Berdasarkan hasil pengecekan, lahan yang tersedia memiliki luas sekitar enam hektare atau 60 ribu meter persegi. Kondisi lahan disebut sudah dibersihkan dan dibajak sehingga siap memasuki tahap pengelolaan.

Turut hadir Sekcam Cerenti Alda Marlena, S.E, Kepala Desa Pulau Bayur Dislagana Parce, S.Pd, Kepala Desa Kampung Baru Timur Zulhery, Kepala BPP Rini Widarni, S.P, Kasi PMD Fitriyani, S.E, PPL Desa Koto Cerenti Ferry Hardiansyah, serta Direktur BUMDes Desa Kampung Baru Timur. Kegiatan berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 12.30 WIB hingga 13.30 WIB, dengan situasi aman dan kondusif.**

Pandangan Umum Fraksi Ranperda PPPA Disampaikan di Paripurna DPRD Riau

Tue, 19 May 2026 07:04:00 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak (PPPA) berlangsung singkat, Senin (18/5/2026).

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi sepakat tidak membacakan pandangan umum secara lisan dan memilih menyerahkan dokumen langsung kepada pimpinan rapat demi efisiensi waktu. Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Riau Parisman Ihwan bersama Wakil Ketua II Ahmad Tarmizi. Pemerintah Provinsi Riau diwakili Sekretaris Daerah Syahrial Abdi serta dihadiri unsur Forkopimda dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau.

Saat membuka agenda pandangan fraksi, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan mengenai mekanisme penyampaian pandangan umum, apakah dibacakan satu per satu atau cukup diserahkan secara langsung.

Sebanyak 35 anggota dewan yang hadir kemudian menyetujui agar seluruh pandangan fraksi disampaikan tanpa pembacaan di forum rapat.

“Apakah pandangan umum fraksi dibacakan atau langsung diserahkan?” ujar Parisman Ihwan saat memimpin sidang.

Usai disepakati, penyerahan dokumen dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan melalui M Alga Vaqky Azmi. Berikutnya Fraksi Golkar melalui Jons Ade Nopendra, Fraksi PKS oleh Samsuri Daris, dan Fraksi Gerindra melalui Zulfadli Alhamdi.

Selanjutnya Fraksi Demokrat menyerahkan pandangan melalui M Sumardany Zirnata, Fraksi PKB oleh Siti Aisyah, Fraksi NasDem melalui Munawar Saputra, serta Fraksi PAN Plus PPP oleh Sunaryo.

Pimpinan DPRD Riau berharap berbagai masukan dan catatan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pembahasan lanjutan Ranperda PPPA.

Di akhir sidang, dokumen pandangan umum fraksi diserahkan secara simbolis kepada Sekda Riau Syahrial Abdi sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti pada agenda paripurna berikutnya.**

Pemprov Riau Siapkan Pelantikan Besar-besaran, 315 Pejabat dan Kepala Sekolah Dilantik 26 Mei

Tue, 19 May 2026 12:48:57 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau dijadwalkan melantik ratusan pejabat administrator, pengawas, serta kepala sekolah SMA/SMK Negeri pada 26 Mei 2026 mendatang. Total sebanyak 315 pejabat akan dilantik, terdiri dari 238 pejabat eselon III dan IV serta 77 kepala sekolah.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pelantikan tersebut dilakukan setelah Pemprov Riau mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat. Pengisian jabatan ini bertujuan menutup kekosongan posisi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus bagian dari rotasi dan mutasi rutin birokrasi.

“Pelantikan eselon III dan IV direncanakan pada 26 Mei dengan jumlah sekitar 238 orang, termasuk kepala sekolah. Untuk lokasi pelantikan masih disiapkan, bisa di GOR atau tempat representatif lainnya,” ujar SF Hariyanto, Selasa (19/5/2026).

Ia memastikan seluruh proses pengangkatan pejabat telah mengikuti aturan dan mekanisme birokrasi yang berlaku, mulai dari proses evaluasi hingga persetujuan pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menjelaskan pelantikan 77 kepala sekolah SMA/SMK Negeri mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Menurut Erisman, seluruh calon kepala sekolah yang akan dilantik telah melalui tahapan seleksi dan uji kompetensi yang dilakukan tim khusus di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

“Kami sudah melakukan verifikasi terhadap calon kepala sekolah SMA/SMK Negeri se-Riau untuk mengisi formasi di 96 sekolah. Mereka yang dilantik nanti merupakan hasil asesmen dan pengujian tim seleksi,” jelasnya.**

Saksi Ungkap Terima Rp181 Juta dari Eks Dirut SPRH di Sidang Korupsi PI Rohil

Tue, 19 May 2026 11:35:11 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Persidangan dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali mengungkap fakta baru di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (18/5/2026). Dalam sidang tersebut, saksi bernama Lena Amelia mengaku menerima aliran dana sebesar Rp181 juta dari terdakwa Rahman, mantan Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), selama April hingga Juli 2025.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jonson Parancis SH MH, Lena menyebut uang itu ditransfer ke rekening pribadinya, baik melalui orang kepercayaan Rahman bernama Wahid maupun langsung dari terdakwa.

“Totalnya sekitar Rp181 juta selama empat bulan,” ujar Lena di persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tomi Jepisa SH dan Cindy Sihotang SH turut mendalami penggunaan uang tersebut. Lena mengaku dana itu dipakai untuk kebutuhan pribadi dan mengetahui uang yang diterimanya bukan berasal dari gaji resmi Rahman.

Selain itu, Lena juga mengungkap hubungan pribadinya dengan terdakwa. Ia mengaku mengenal Rahman saat bekerja di sebuah salon di Batam sebelum kemudian diajak bekerja di perusahaan money changer milik terdakwa dengan janji gaji Rp10 juta per bulan.

Rahman merupakan satu dari empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen PT PHR yang dikelola PT SPRH periode 2023–2024. Tiga terdakwa lainnya yakni Zulkifli selaku pengacara perusahaan, Muhammad Arif sebagai Asisten II Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH, serta Dedi Saputra yang menjabat Kepala Divisi Pengembangan perusahaan.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana PI senilai Rp551,4 miliar. Berdasarkan audit BPKP, negara mengalami kerugian mencapai Rp64,22 miliar. Dalam penyidikan, aparat juga telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait perkara, termasuk sebuah SPBU di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.**

Siang Cerah Berawan, Malam Hari Sejumlah Wilayah Riau Diguyur Hujan

Tue, 19 May 2026 10:21:09 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau pada siang hari ini cerah hingga cerah berawan. Namun, masyarakat diminta waspada karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari di sejumlah daerah.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru mengatakan potensi hujan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Bengkalis, serta Kota Pekanbaru.

“Siang hari umumnya cerah berawan, namun malam hingga dini hari berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang,” ujarnya.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya pengendara malam hari, agar berhati-hati karena jalan licin dan jarak pandang dapat berkurang saat hujan deras. Suhu udara di Riau hari ini berkisar 23 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara cukup tinggi. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan ringan hingga sedang.**

Empat Pengedar Sabu Diciduk di Rohil, Polisi Temukan Ratusan Amunisi

Tue, 19 May 2026 08:47:31 +0700

iniriau.com, ROHIL - Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako, Polres Rokan Hilir, berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 43,3 gram dan ratusan butir amunisi berbagai kaliber.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan kebun sawit Dusun Sei Rumbia, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako.

“Informasi dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Tim melakukan penyelidikan di lapangan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku,” ujar Kombes Putu Yudha Prawira, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, penangkapan pertama dilakukan pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan tiga pria berinisial AW, KA dan HA di area perkebunan sawit yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba.

Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita satu paket besar dan dua paket kecil sabu dengan total berat 43,3 gram. Selain itu, turut diamankan empat unit telepon genggam, satu unit timbangan digital, alat hisap sabu, satu unit sepeda motor serta uang tunai Rp1,55 juta yang diduga hasil penjualan narkotika.

“Ketiganya mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria berinisial S yang berada di wilayah Balam Kilometer 9. Dari pengakuan itu, tim langsung melakukan pengembangan,” jelasnya.

Sekitar pukul 18.30 WIB, polisi berhasil menangkap tersangka S di kawasan kebun sawit Dusun Wonosari, Kepenghuluan Bangko Jaya, saat diduga hendak melarikan diri.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan satu unit handphone dan uang tunai Rp2,38 juta dari tangan tersangka.
Tidak berhenti di situ, polisi kemudian melakukan penggeledahan di dua rumah kontrakan yang ditempati tersangka S di Jalan Lintas Riau-Sumut Kilometer 9, Dusun Wonosari.

Dari rumah kontrakan pertama, petugas menemukan uang tunai Rp50 juta, satu butir pil warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi, uang tunai Rp4,1 juta serta buku tabungan atas nama tersangka.

Sedangkan dari rumah kontrakan kedua, polisi menyita sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba, seperti plastik klip berbagai ukuran, lima unit timbangan digital, kaca pirek, sendok stainless steel dan gunting.
Yang mengejutkan, petugas juga menemukan sebanyak 283 butir amunisi dengan berbagai jenis kaliber di lokasi tersebut.

“Kami masih mendalami asal-usul ratusan amunisi yang ditemukan itu. Selain itu, penyidik juga sedang menelusuri aliran dana para tersangka untuk mengetahui kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkotika,” terang Kombes Putu.

Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Riau, termasuk di daerah perbatasan dan kawasan perkebunan yang kerap dijadikan lokasi transaksi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. Peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” tegasnya.

Saat ini keempat tersangka telah diamankan di Mapolsek Bangko Pusako untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.**

Wawancara Dua Calon Direktur BSP Libatkan SKK Migas, Penentu di Tangan Bupati Siak

Tue, 19 May 2026 07:41:55 +0700

iniriau.com, JAKARTA – Proses penjaringan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako (BSP) kini memasuki tahap akhir. Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya menghadirkan seleksi yang terbuka dan profesional demi mendapatkan sosok terbaik untuk memimpin perusahaan daerah strategis di sektor migas tersebut.

Bupati Siak Afni Z secara langsung memimpin sesi wawancara final terhadap dua kandidat yang tersisa, Robi Junipa dan Muttaqin, di Gedung Wisma Mulia, Jakarta, Senin (18/5/2026). Dalam proses penentuan itu, Afni turut didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Keterlibatan lembaga strategis nasional tersebut dinilai menjadi langkah serius Pemkab Siak untuk memastikan BSP dipimpin figur yang memiliki kapasitas manajerial sekaligus pemahaman kuat terhadap industri hulu migas.

Kedua kandidat tampak datang bersamaan menuju ruang wawancara di lantai 39 Wisma Mulia. Dengan mengenakan setelan formal, keduanya memilih irit bicara sebelum menjalani tahapan penentuan.

“Mohon doa agar semua proses berjalan lancar,” ucap singkat salah satu kandidat.

Robi Junipa dan Muttaqin diketahui berhasil lolos dari persaingan panjang yang diikuti sepuluh pelamar. Mereka kini berada di garis akhir perebutan kursi orang nomor satu di BSP, perusahaan yang selama ini menjadi salah satu tumpuan daerah dalam sektor energi dan pendapatan daerah.

Dalam sesi tertutup tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas secara mendalam. Mulai dari langkah efisiensi perusahaan, strategi meningkatkan lifting minyak, optimalisasi pengelolaan Blok CPP, hingga upaya memperbesar kontribusi BSP terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Afni mengatakan, proses seleksi kali ini berbeda dibanding sebelumnya karena melibatkan pihak independen dan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan maupun tata kelola industri migas.

“Ini bukan sekadar wawancara biasa. Kami ingin mendapatkan calon pemimpin yang benar-benar siap menghadapi tantangan BSP saat ini. Karena itu kami meminta masukan dari SKK Migas agar proses berjalan objektif dan menghasilkan figur terbaik,” kata Afni usai wawancara.

Sebelumnya, kedua kandidat juga telah menjalani tahapan pendalaman bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing di Pekanbaru. Dalam sesi tersebut, fokus pembahasan lebih diarahkan pada penerapan Good Corporate Governance (GCG), efektivitas organisasi perusahaan, hingga rencana restrukturisasi internal BSP.

Menurut Afni, pembenahan tata kelola menjadi salah satu prioritas utama yang harus dipahami calon Dirut BSP.

“Kami ingin BSP berubah menjadi perusahaan yang lebih sehat, profesional, dan mampu memberikan dampak besar bagi daerah,” ujarnya.

Dari sisi latar belakang, kedua kandidat memiliki pengalaman berbeda di industri energi. Robi Junipa dikenal memiliki pengalaman panjang di perusahaan migas nasional dan berlatar belakang geofisika. Sementara Muttaqin saat ini memimpin PT BSP Zapin, anak usaha BSP yang bergerak di sektor terkait energi.

Hasil asesmen dari lembaga profesional PPM Manajemen Jakarta disebut menunjukkan keduanya memiliki kapasitas serta komitmen dalam membawa BSP menuju arah yang lebih kompetitif.

Kini keputusan akhir berada di tangan Bupati Siak sebagai pemegang saham utama. Hasil wawancara dan rekomendasi dari tim seleksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum penetapan resmi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Masyarakat Siak pun menantikan siapa figur yang akan dipercaya memimpin BSP di tengah tantangan industri migas yang semakin kompetitif dan tuntutan peningkatan kontribusi terhadap daerah.**

DPRD Riau Buka Masa Sidang III Tahun 2026, Fokus Pengawasan dan Ranperda Strategis

Mon, 11 May 2026 22:30:00 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi menutup Masa Persidangan II Tahun 2026 periode Januari–April dan membuka Masa Persidangan III periode Mei–Agustus melalui rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (11/5/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Paripurna DPRD Riau penutupan Masa Persidangan II Tahun 2026 periode Januari–April dan membuka Masa Persidangan III periode Mei–Agustus (Hms DPRD Riau)

Suasana rapat berlangsung khidmat dengan agenda utama penutupan masa sidang sebelumnya sekaligus penetapan agenda kerja DPRD untuk masa persidangan berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat fungsi legislasi dan penganggaran.

Selain agenda pembukaan masa sidang baru, rapat paripurna juga membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang dinilai penting bagi masyarakat Riau. Beberapa Ranperda yang menjadi perhatian antara lain terkait perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, hingga pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Sekdaprov Riau Syahrial Abdi saat menghadiri Paripurna DPRD Riau penutupan Masa Persidangan II Tahun 2026 periode Januari–April dan membuka Masa Persidangan III periode Mei–Agustus (Hms DPRD Riau)

Pemaparan terkait Ranperda tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Pembahasan Ranperda ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Riau.

Dalam sambutannya, Budiman Lubis mengatakan DPRD Riau akan terus menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara maksimal demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Melalui Masa Sidang III ini, DPRD Riau akan terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal demi kepentingan masyarakat Riau,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh komisi di DPRD Riau diminta lebih aktif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, banyak isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan pengawasan berkelanjutan dari legislatif.

Budiman menyebut beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian DPRD ke depan di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Kita berharap seluruh komisi dapat meningkatkan kinerja dan fokus terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik. Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap agenda kerja DPRD,” katanya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau juga perlu terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026 ini sekaligus menjadi awal bagi DPRD Riau untuk melanjutkan berbagai agenda pembahasan kebijakan daerah, termasuk evaluasi program pemerintah dan pembahasan regulasi yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah.

DPRD Riau berharap melalui masa persidangan baru ini, kinerja lembaga legislatif semakin optimal dalam mengawal kepentingan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau.**