Ketua LSM BASMI Desak Bupati Bengkalis Bentuk Tim Independen Evaluasi Bimtek dan Pelatihan

Ketua LSM BASMI Desak Bupati Bengkalis Bentuk Tim Independen Evaluasi Bimtek dan Pelatihan
Ketua DPD LSM Barisan Muda Indonesia(LSM BASMI) Provinsi Riau, Arianto minta Bupati Bengkalis Kasmarni Evaluasi Bimtek dan pelatihan diakhir tahun anggaran (foto: istimewa)

iniriau.com,Bengkalis - Seperti sudah menjadi tradisi, setiap akhir tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa seakan berlomba melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang dibiayai APBD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut juga terjadi akhir tahun 2022 ini. Jika ditotal anggarannya mencapai miliaran rupiah. Hal ini sangat disayangkan Ketua DPD LSM Barisan Muda Indonesia(LSM BASMI) Provinsi Riau, Arianto. Menurutnya  pelaksanaannya seperti kejar tayang. Sebab, diduga tidak ada evaluasi terhadap Bimtek dan pelatihan yang dilakukan tiap tahun anggaran. 

Arianto  mengatakan, penganggarannya ada dua pola, dianggarkan langsung oleh OPD, bisa melalui anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan perwakilan rakyat yang dititipkan di OPD. Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bimtek dan pelatihan yang menggandeng pihak ketiga (lembaga pelatihan) hanya ramai saat pembukaan, setelahnya tak banyak yang serius mengikutinya.

"Diantaranya bimtek yang digelar Dinas PMD untuk 150 orang pendamping desa yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada akhir November 2022 lalu. Dalam pelaksanaannya PMD menggandeng lembaga Mires. Bimtek ini diduga menghabiskan anggaran Rp 900 juta. Sumber tersebut menyebutkan rombongan bimtek ini berangkat pada 25 November 2022 dan digelar di hotel Beverly-Batam," ujar Arianto, Selasa (6/12/2022).

Semetara Ade dari lembaga Mires yang coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dibaca, namun tidak dibalas. Ketika dihubungi melalui telepon tidak tersambung.

Selain itu, juga ada Bimtek yang digelar dibeberapa hotel berbintang di Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi Kepala desa, BPD juga menghabis anggaran ratusan juta. Info teranyar yang diterima awak media ini adalah pelatihan dasar membatik diikuti 30 orang yang diduga menghabiskan anggaran Rp 150 juta. 

Program ini dibiayai dana APBD melalui program pokok pikiran (Pokir) DPRD yang diduga dititipkan di OPD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab yang mengatur perjalanan dan tempat pelatihan diduga oknum honorer DPRD bernama Roni, bukan pihak Dinas.

Roni yang sehari-hari berdinas sebagai Kepala rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, tidak membantah terkait pelaksanaan pelatihan dasar membatik yang dibawanya. Ia menegaskan program pelatihan dasar membatik tersebut diikuti 30 orang konstituen (pendukung) Ketua DPRD, dan dilaksanakan di Griya Batik Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Ya, pelatihannya di Griya Batik, Batam. Semua pesertanya konstituen Ketua (Khairul Umam)," ujarnya saat dihubungi via telepon seluler.

Masih menurut Roni, sebanyak 30 peserta tersebut 6 orang dari Pulau Bengkalis, sedangkan sisanya dari Kecamatan Mandau. Peserta dari Bengkalis dan Mandau berangkat hari ini (tanggal 5 Desember 2022) ke Batam via Pekanbaru (Bandara SSK II) dengan pesawat menuju Batam. Namun, Roni tidak menjelaskan berapa hari para peserta mengikuti pelatihan dasar membatik. 

"Peserta 30 orang, semuanya konstituen Ketua (Ketua DPRD). 6 orang dari 30 orang tersebut dari Bengkalis, 24 orang dari Mandau," ujarnya saat dihubungi via telpon seluler. 

Rutinnya OPD, desa atau BPD menggelar bimtek dan pelatihan mendapat diapresiasi oleh  Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Muda Indonesia, Arianto.  Namun, dibalik apresiasi itu, ia juga mengingatkan Bupati Bengkalis Kasmarni agar membentuk tim independen untuk mengevaluasi hasil bimtek dan pelatihan tersebut agar miliaran anggaran APBD Bengkalis tidak terbuang percuma. Pasalnya program Bimtek dan pelatihan tersebut sumber dananya dari APBD Kabupaten Bengkalis.

"Kami mendesak Bupati Bengkalis Buk Kasmarni membentuk tim independen untuk mengevaluasi bimtek dan pelatihan yang telah dilaksanakan, sejauh mana efeknya terhadap kemajuan sumber daya manusia dan daerah. Jika sebagian hanya jalan-jalan kan merugikan keuangan daerah," tegas Arianto.**

Berita Lainnya

Index