iniriau.com, INDRAGIRI HILIR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir Dr Ferryandi menyoroti progres sejumlah proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022 .
Ia mempertanyakan keseriusan Pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran untuk proyek yang akan dijalankan, pasalnya dari sekian banyak proyek yang dinilai penting untuk digesa seperti jembatan justru tidak ada progres sama sekali.
"Sudah tujuh bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun tahun sebelumnya,” ucap Ferryandi pada Rapat Paripurna yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.
Ferryandi menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak bisa berkaca dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengira upaya pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak hanya sebatas slogan.
Dia mengatakan, pemerintah harusnya bisa memprioritaskan paket-paket proyek yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti jalan, jembatan karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat buruknya infrastruktur daerah.
Belum lagi anjloknya harga komoditi andalan seperti sawit, kelapa dan pinang, diperparah persoalan tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.
"Dengan anjloknya komoditi sawit dari Rp3.200 menjadi Rp200, kelapa dari Rp3.000 jadi Rp1.7700 dan pinang dari harga Rp12.000 anjlok jadi Rp4.000. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan lain,” papar Ferryandi.
DPRD lanjutnya, atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesahkan APBD sebelum tahun berjalan agar bisa dilaksanakan di awal tahun.
"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai stimulasi ekonomi kita sahkan segera mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat,” jelas Politisi Partai Golkar Inhil ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Inhil, Syamsuddin Uti memaklumi apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD.
Dia mengatakan, penyampaian ketua DPRD adalah hal sebenarnya. Pembangunan Inhil adalah tugas bersama sehingga perlu kerjasama.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang sifatnya seremonial,” ucapnya.* (adv)
.jpeg)
.jpeg)