Iniriau.com, PEKANBARU - Adanya keluhan masyarkat mengenai pelayanan RSUD Arifin Ahmad mendapat perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H Agung Nugroho, Banggar melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Senin (28/6/2021).
Selain Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H Agung Nugroho, kunjungan juga diikuti oleh anggota Banggar, yakni Mira Roza, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Sugeng Pranoto, Yanti Komalasari, Markarius Anwar, Ramos Teddy Sianturi, dan Zulfi Mursal. Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur RSUD Arifin Ahmad Nuzelly Husnedi beserta jajarannya.
Dalam pertemuan, Agung Nugroho mempertanyakan kondisi di tahun 2020 lalu. Terutama tentang obat habis pakai atau obat-obatan yang menjadi akumulasi dari tahun ketahun, serta pendapatan tahun 2020 dan piutang kepada BPJS.
“Pembayaran tenaga kesehatan (Nakes) harus diutamakan. Karena ada beberapa Nakes yang tidak bisa dibayarkan. Apakah rumah sakit membiarkan nakes tidak dibayarkan atau memakai dana talangan dulu,” tutur Agung.
Saat itu, Agung Nugroho juga menegur Direktur RSUD tentang ditagihnya biaya dari pasien tidak mampu yang seharusnya dibayarkan dari anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
“Nanti di Banggar dapat dibahas. Pada prinsipnya bahwa dalam LPJ Gubernur Riau tidak ada lagi insentif dari Nakes yang terlambat. Evaluasi harus dilakukan terkait LPJ dengan catatan tidak ada lagi permasalahan gaji atau insentif dari nakes yang terlambat dan masih banyak lagi pelayanan masyarakat harus betul-betul dievaluasi,” ungkapnya.(Adv)
.jpeg)
