Iniriau.com, PEKANBARU - Sesuai rencana, pemerintah akan membuka kembali belajar tatap muka di sekolah pada awal tahun depan.
Menyikapi rencana tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengingatkan kepada pemerintah untuk memastikan tidak akan terjadi penularan kasus corona jika sekolah kembali dibuka pada awal Januari 2021 mendatang.
Hardianto menjelaskan, pihaknya tidak ingin ada kebijakan yang berdampak terdahap keselamatan masyarakat Riau.
Untuk itu, pihaknya sebagai wakil rakyat mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan segara sesuatunya dengan matang sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
"Kalau bisa menggaransi diberlakukannya kebijakan sekolah tatap muka, dan tak ada potensi penularan itu silahkan saja. Tapi kalau ada, jangan ambil berisiko terhadap nyawa manusia," kata Hardianto, Minggu (6/12/2020), seperti yang dilansir dari tribunpekanbaru.
Politisi Gerindra ini menambahkan, bahwa DPRD Riau secara kelembagaan tidak dalam posisi mendukung atau menolak dibukanya kembali sekolah pada masa pandemi Covid-19.
Namun pihaknya tidak dalam posisi menolak atau mendukung, tetapi lebih meminta garansi kepada pemerintah.
"Kita tak dalam posisi menolak atau mendukung, karena itu hak Kementerian. Tapi, kita butuh garansi bahwa tak ada penyebaran Covid-19 kepada masyarakat Riau," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta kepada seluruh kepala sekolah di Riau agar melakukan sosialisasi belajar tatap muka ditengah Pandemi Covid-19. Sebab sesuai rencana belajar tatap muka di sekolah akan dimulai awal tahun depan.
Namun sebelum belajar tatap muka ini dilaksanakan, pihak sekolah dan dinas pendidikan harus melakukan sosialisasi. Terutama terkait dengan standar operasional prosedur protokol kesehatan yang harus diketahui dan dijalankan oleh masing-masing sekolah.
"Desember ini kita akan mulai mensosialisasikan. Karena mulai januari anak-anak mulai belajar kembali," kata Gubri Syamsuar .
Sosialisasi ini penting, sebab meski sudah mulai belajar tatap muka dikelas, Gubri Syamsuar tetap mengingatkan agar protokol kesehatan wajib dijalankan di sekolah.
"Dalam satu ruangan itu nanti hanya boleh diisi oleh 50 persen saja, wajib pakai masker, dan harus disiapkan cuci tangan. Mulai desember ini kita akan sosialisasikan dan membahas bagaimana proses belajar tatap muka di sekolah," katanya.
Gubri Syamsuar menegaskan, poin yang paling penting untuk dibahas oleh pihak sekolah adalah terkait pembagian jam belajar siswa yang harus dibagi menjadi dua jadwal.
Sebab jumlah siswa yang biasa belajar bersamaan dalam satu kelas saat ini dipisah menjadi dua kelompok. Sehingga waktunya harus diatur kembali.
"Misalnya dalam satu kelas itu ada 36 orang, yang boleh masuk ke kelas itu hanya 18 orang. Jadi ini harus dibuat jadwalnya supaya bisa giliran masuknya. Ini yang harus dibahas," ujarnya.
Selain itu, Gubri Syamsuar juga mengingatkan kepada guru agar memaklumi siswanya jika saat ini terjadi penurunan dalam memahami pelajaran.
Sebab ditengah Pandemi Covid-19 yang memaksa belajar harus dilakukan dengan jarak jauh ini guru tidak bisa lagi menyamakan kemampuan siswa dengan hari normal sebelum ada Pandemi Covid-19.
"Guru, kepala sekolah saya ingatkan, kalau terjadi penurunan kemampuan anak-anak didisknya harus dimaklumi," katanya.(Adv)
.jpeg)
.jpeg)