Iniriau.com, PEKANBARU - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (Korsupgah KPK) menyampaikan capaian hasil penilaian peringkat kabupaten kota termasuk pemerintah provinsi pada 2018.
Dimana dari penilaian itu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagai pemuncak atas penilaian dari Rencana Aksi (Renaksi) 2018, dengan nilai 90. Raihan ini mengalami peningkatan dibanding 2017 lalu dengan nilai 83. Meningkatnya capaian nilai tersebut, Inhil disebut memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerahnya.
"Tepuk tangan untuk Inhil. Di sini juga pak Bupatinya hadir. Peningkatan atas capaian penilaian ini karena Inhil memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi," kata tim Korsupgah KPK Juned Junaidi, di ruang Serindit Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Selasa (26/2/2019).
Peringkat kedua ditempati Pemerintah Kota Pekanbaru, yang juga mengalami peningkatan penilaian 87 pada 2018 dari 81 pada 2017. Peringkat ketiga diduduki Indragiri Hulu. Hasil penilaian pada 2018 mendapatkan nilai 81, sedangkan 2017 lalu 76.
Berbeda dengan Pemkab Siak justru mengalami penurunan penilaian. Dengan menempati posisi empat, Pemkab Siak hanya mendapatkan nilai 81. Pada hal 2017 lalu, Pemkab Siak berhasil mendapatkan nilai 89.
Turunnya nilai yang dicapai Pemkab Siak ini, tim Korsupgah sempat memberikan perhatiannya sebentar kepada Syamsuar, mantan bupati Siak yang kini baru saja dinobatkan menjadi Gubernur Riau.
Kelima, hasil penilaian Renaksi 2028 ditempati Pemkab Meranti dengan nilai 79 pada 2018 sedangkan 2017 justru mendapatkan nilai lebih tinggi yakni 81. Keenam, Pemerintah Provinsi Riau, meski hanya mendapatkan nilai 78, tapi mengalami peningkatan dibanding 2017 dengan nilai 76. Berikutnya di posisi tujuh ada Rohul dengan nilai 2018 75 dan 2017 67. Delapan, Rokan Hilir dari 75 pada 2018, dan 72 pada 2017.
Sembilan, Kampar terjadi penurunan penilaian. Pada 2018 hanya mendapatkan 74, dibanding 2017 justru mendapatkan nilai 95. Penurunan drastis ini pun mendapatkan perhatian Korsupgah KPK. Sepuluh, Bengkalis juga mengalami penurunan yang hanya mendapatkan nilai 73. Pada hal 2018 lalu mendapatkan nilai 83.
Kesebelas, Kuantan Singingi mendapatkan nilai stagnan baik 2017 mau pun 2018 sama-sama mendapatkan nilai 71. Duabelas, Pelalawan juga mengalami penurunan drastis hanya mendapatkan nilai 61 pada 2018, sedangkan 2017 mendapatkan nilai 94. Tigabelas, 2018 mendapatkan nilai 51, 2017 mendapatkan nilai 59.
Pada kesempatan ini, tim dari Korsupgah KPK sempat mengabsen para kepala daerah di Riau satu persatu. Hanya Bupati Bengkalis yang tidak hadir, dan sempat dipertanyakan alasan ketidakhadirannya melalui perwakilannya, Sekdakab Bengkalis. (jri)