iniriau.com, TANJUNGPINANG – Edison Manik berpamitan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang seiring tugas barunya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Dalam kunjungan ke Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (19/10/2026), Edison turut memperkenalkan Morina Harahap yang kini memimpin Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau.
Kedatangan keduanya disambut Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menjaga kesinambungan hubungan kelembagaan, terutama dalam pelayanan hukum dan pembentukan peraturan daerah.
Edison mengapresiasi dukungan Pemkot Tanjungpinang selama dirinya bertugas di Kepulauan Riau. Sejumlah program yang telah berjalan bersama di antaranya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pelayanan hukum bagi masyarakat, serta koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah.
Ia berharap kolaborasi tersebut tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Morina Harahap. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum diperlukan untuk memastikan program pelayanan hukum berjalan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi daerah agar aturan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kepri dan Bagian Hukum Pemkot Tanjungpinang turut menjadi perhatian. Komunikasi teknis yang efektif diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan hukum sekaligus meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama Edison memimpin Kanwil Kemenkum Kepri. Ia berharap pergantian pimpinan tidak menghambat koordinasi dan kolaborasi kedua instansi.
Raja Ariza juga menyambut Morina Harahap sebagai pimpinan baru Kanwil Kemenkum Kepri. Ia berharap sinergi yang telah dibangun dapat semakin diperkuat, khususnya dalam pendampingan hukum, harmonisasi peraturan daerah, serta keberlanjutan program Posbankum.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan baik antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang berkesinambungan, kerja sama diharapkan mampu meningkatkan kualitas regulasi dan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan serta pelayanan hukum.**