Iniriau.com, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun kebijakan hukum yang tepat sasaran. Hal ini melalui Pelatihan Teknis Metode Analisis Strategi Kebijakan Hukum Angkatan II Tahun 2026.
Pembukaan pelatihan yang diselenggarakan Balai Pelatihan Hukum Batam tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Riau secara virtual, Senin (19/10/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Edison Manik, mengikuti kegiatan secara daring. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, mengikuti dari ruang rapat Kakanwil bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria, tim kerja SDM, serta pegawai yang terdaftar sebagai peserta.
Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam, Ivansyah Indra Zainal, menjelaskan pelatihan dijadwalkan berlangsung hingga 3 November 2026. Sebanyak 40 peserta dari lingkungan Kementerian Hukum dan ASN Pemerintah Provinsi di wilayah Kepulauan Riau mengikuti program tersebut.
Pelatihan ini difokuskan pada penguatan keterampilan dalam menganalisis dan merumuskan strategi kebijakan hukum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Kepala BPSDM Hukum RI yang membuka kegiatan secara resmi menekankan pentingnya pengembangan kompetensi untuk menjawab tantangan organisasi dan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas instansi juga diharapkan memperkuat kemampuan ASN dalam memahami serta menerapkan kebijakan strategis.
Edison Manik menyambut baik keikutsertaan jajarannya dalam pelatihan tersebut. Ia berharap para peserta dapat menyerap materi secara maksimal dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.
Menurutnya, kemampuan menganalisis kebijakan secara menyeluruh menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan regulasi dan keputusan yang sesuai kebutuhan.
“Kami berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Riau,” ujar Edison.**