iniriau.com, PEKANBARU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (13/10/2026). Mereka mendesak pemerintah provinsi segera menuntaskan persoalan kabut asap serta mengevaluasi sejumlah kebijakan daerah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu berlangsung hingga sore. Meski diguyur hujan, mahasiswa tetap bertahan di gerbang kantor gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, sambil menyampaikan tuntutan melalui orasi.
Koordinator lapangan, Rahmadanu dari Universitas Islam Riau (UIR), mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengatasi kabut asap yang dinilai terus mengganggu aktivitas masyarakat.
“Sampai kapan kami menghirup asap ini, Pak Gubernur Riau. Sudah banyak aktivitas masyarakat Riau yang terganggu,” ujarnya.
Selain persoalan asap, mahasiswa menyoroti penanganan penyakit masyarakat, termasuk LGBT, penghentian hibah kepada instansi vertikal, serta evaluasi dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) Riau.
Mereka juga menuntut kejelasan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga membakar hutan dan lahan, transparansi anggaran beasiswa mahasiswa, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Riau.
Aspirasi mahasiswa diterima Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Yan Darmadi. Ia menyatakan pemerintah daerah menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Terkait dana hibah untuk instansi vertikal, Yan menjelaskan anggaran itu juga ditujukan untuk mendukung kepentingan masyarakat, termasuk pelayanan rumah sakit yang dinilai masih membutuhkan peningkatan fasilitas.
Sementara mengenai TKD dan DBH, Pemprov Riau tengah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar memperoleh alokasi anggaran yang lebih optimal.
“Kita terima semua aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini. Untuk TKD dan DBH Riau, kita sedang berusaha membahasnya dengan pemerintah pusat. Insyaallah, kita mengupayakan agar APBD Riau tahun 2027 bisa dua digit,” kata Yan.
Mengenai beasiswa, Yan menyebut anggaran untuk mahasiswa pada 2025 telah dialokasikan. Namun, beasiswa bagi mahasiswa baru tahun 2026 belum dapat dianggarkan karena keterbatasan dana.
Ia berharap mahasiswa turut mendukung upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah agar alokasi anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih baik.
Setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pemprov Riau, para mahasiswa membubarkan diri dan meninggalkan lokasi aksi dengan tertib.**