iniriau com, SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak menyesuaikan kembali anggaran daerah dalam RAPBD Perubahan 2026. Total belanja daerah dipangkas Rp134,69 miliar menjadi Rp2,236 triliun.
Angka tersebut disampaikan Bupati Siak Afni Zulkifli dalam rapat paripurna DPRD Siak, Jumat (25/9/2026).
Afni mengatakan perubahan anggaran dilakukan karena kondisi pendapatan dan pembiayaan daerah tidak lagi sesuai dengan proyeksi awal dalam KUA APBD.
“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terutama berkenaan dengan perubahan asumsi keuangan daerah,” kata Afni.
Pendapatan daerah juga mengalami koreksi. Dari sebelumnya Rp2,370 triliun, pendapatan dalam RAPBD-P diproyeksikan menjadi Rp2,210 triliun atau turun Rp160,17 miliar.
PAD ikut berkurang 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar. Penurunan paling besar berasal dari pajak daerah yang turun Rp87,82 miliar atau 28,38 persen menjadi Rp221,6 miliar.
Di tengah penurunan tersebut, sejumlah sumber PAD justru meningkat. Retribusi daerah naik menjadi Rp138,01 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi Rp253,18 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mencapai Rp10,25 miliar.
Pada sektor belanja, pengurangan terjadi pada sejumlah pos. Belanja pegawai menjadi Rp969,75 miliar, hibah Rp35,32 miliar, dan bantuan sosial Rp979,39 juta.
Belanja modal mengalami pengurangan paling besar secara persentase, yakni 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar. Belanja transfer juga turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar.
Sementara belanja barang dan jasa menjadi salah satu pos yang meningkat, yakni 10,55 persen menjadi Rp911,94 miliar.
Setelah perubahan struktur anggaran tersebut, RAPBD-P Siak mencatat defisit Rp26,6 miliar. Pemerintah daerah menyiapkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2025 sebesar Rp41,10 miliar untuk mendukung pembiayaan anggaran.
Selain membahas RAPBD-P, Afni turut menyampaikan capaian Pemkab Siak yang kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Predikat itu menjadi WTP ke-15 secara berturut-turut.
Afni meminta perangkat daerah bersama TAPD dan Banggar DPRD mempercepat pembahasan agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat segera ditetapkan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.**