iniriau.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi negeri mendapat dukungan dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi.
Yuddy menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang kini dirasakan banyak keluarga. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu seluruh persoalan anggaran selesai untuk mulai menjalankannya.
"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan," kata Yuddy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9).
Ia mengusulkan program tersebut mulai diterapkan secara bertahap pada 2027. Tahap awal dapat menyasar sekolah negeri jenjang SD hingga SLTA di daerah tertinggal, terdepan, dan termiskin, terutama wilayah perdesaan.
Setelah cakupan diperluas ke daerah perkotaan, program tersebut dapat dilanjutkan hingga perguruan tinggi negeri. Yuddy menyebut pelaksanaannya dapat ditopang APBN melalui efisiensi dan penataan kembali prioritas belanja pemerintah.
Yuddy juga mengaitkan kebijakan itu dengan pengalamannya menempuh seluruh pendidikan dari SD hingga doktoral di lembaga pendidikan negeri.
"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri," ujarnya.
Menurut Yuddy, pendidikan gratis merupakan bentuk penerapan mandat konstitusi sekaligus upaya membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga sederhana.
Ia berharap pemerintah menyiapkan tahapan dan tata kelola yang jelas agar program tersebut berjalan akuntabel dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Sebelumnya, Prabowo kembali menyampaikan rencana pendidikan negeri gratis mulai SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah kemudian membahas mekanisme pelaksanaannya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).**