iniriau.com, PEKANBARU – Upaya memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau. Melalui Bidang Pelayanan KI, koordinasi dan pengumpulan dokumen kerja sama dilakukan di sejumlah kampus di Riau, Rabu (3/6/2026).
Beberapa perguruan tinggi yang dikunjungi antara lain STIE Purna Graha, STIE Dharma Putra, STIE Mahaputra Riau, serta STAI Al-Azhar Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia akademik dalam mendukung ekosistem KI di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menyebut kampus memiliki kontribusi besar dalam melahirkan inovasi dan karya kreatif yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.
“Banyak inovasi lahir dari lingkungan akademik. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat agar hasil karya tersebut terlindungi dan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kesadaran terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual perlu terus ditingkatkan, terutama di kalangan civitas akademika. Dengan perlindungan yang baik, hasil penelitian maupun karya inovatif diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
Dalam rangkaian kegiatan itu, tim KI Kemenkum Riau juga membahas pengembangan Sentra KI di kampus, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, hingga penguatan kerja sama kelembagaan.
Di STIE Purna Graha, rombongan diterima Wakil Ketua II Rinawati. Sementara di STIE Dharma Putra, pertemuan berlangsung bersama Wakil Ketua I Yudho Wibowo yang menyampaikan dokumen PKS akan segera ditandatangani pimpinan kampus.
Kegiatan kemudian dilanjutkan ke STIE Mahaputra Riau dan diterima Humas kampus, Jonedi. Sedangkan kunjungan terakhir dilakukan di STAI Al-Azhar Pekanbaru yang menerima langsung penyerahan dokumen PKS sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan layanan KI.
Melalui koordinasi tersebut, Kemenkum Riau berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi semakin erat sehingga mampu mendorong lahirnya inovasi baru serta memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Riau.**