iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik yang berpeluang mengganggu stabilitas daerah. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Senin (9/2/2026).
Rakor yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Riau, Boby Rachmat, itu dihadiri unsur Kesbangpol kabupaten/kota serta perwakilan TNI dan Polri. Pertemuan difokuskan pada pemetaan kerawanan konflik dan langkah antisipasi yang harus segera dilakukan secara terpadu.
“Setiap persoalan yang muncul di daerah harus kita anggap sebagai potensi ancaman. Jika tidak ditangani cepat dan tepat, konflik bisa berkembang lebih luas,” ujar Boby usai rapat.
Ia menyebutkan, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain keberadaan pengungsi Rohingya, konflik lahan di berbagai wilayah, serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan, Idulfitri 1447 Hijriah, dan perayaan Imlek. Boby juga menyinggung konflik lahan di Kabupaten Rokan Hulu yang telah menimbulkan korban jiwa sebagai pelajaran penting bagi daerah lain.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas sektor,” tegasnya. Selain isu sosial dan ekonomi, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) turut menjadi pembahasan. Boby meminta seluruh instansi terkait mengambil langkah terukur agar potensi gangguan keamanan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam forum tersebut, Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Khairil Adli, memaparkan kerawanan wilayah perbatasan, khususnya terkait peredaran narkoba, pengawasan orang asing, dan perdagangan manusia. “Letak geografis Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini rawan sebagai jalur transit,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Pelalawan menyampaikan persoalan konflik lahan dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang masih memerlukan penanganan serius. Menanggapi laporan tersebut, Boby menegaskan perlunya respons cepat dari seluruh daerah.
“Potensi konflik terkait konsesi di Dumai maupun persoalan TNTN di Pelalawan harus segera diantisipasi. Jangan sampai berkembang dan menimbulkan konflik sosial,” pungkasnya.**