iniriau.com, PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau memanggil sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), di antaranya PT RAPP, Ivo Mas, dan Indah Kiat, Rabu (14/1/2026). Langkah ini dilakukan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum tergarap maksimal.
Anggota Pansus DPRD Riau, Ikbal Sayuti, mengatakan pemanggilan perusahaan tersebut berkaitan dengan menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sehingga daerah dituntut lebih mandiri dalam menggali sumber pendapatan.
Menurut Ikbal, salah satu potensi besar yang masih bocor berasal dari pajak kendaraan bermotor. Ia menyoroti banyaknya kendaraan operasional perusahaan di Riau yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
“Jika kendaraan beroperasi di Riau, seharusnya terdaftar di Riau. Ini berdampak langsung pada pendapatan daerah,” ujarnya. Selain itu, Pansus juga menyoroti pajak air permukaan yang dinilai belum optimal karena penggunaan air oleh perusahaan belum diukur secara akurat. Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan laporan penggunaan dari perusahaan.
“Ke depan perlu pengawasan lebih ketat, termasuk pemasangan alat ukur agar penggunaan air bisa dipastikan,” katanya.
Pansus turut membahas potensi pajak dari sektor Crude Palm Oil (CPO) serta pajak alat berat yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ikbal menegaskan rapat ini baru tahap awal. Dalam waktu dekat, Pansus berencana melakukan inspeksi langsung ke perusahaan HTI dan perkebunan untuk mencocokkan data dengan kondisi sebenarnya. “Masih banyak perusahaan lain yang akan kami panggil untuk ditelusuri satu per satu,” pungkasnya.